Please disable your adblock and script blockers to view this page


SPMT 31 Mei Ditunda Sekda


Para pejabat yang dilantik pada 31 Mei 2019, telah menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Namun setelah bermasalah, SMPT itu kemudian ditangguhkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Surat penangguhan SPMT tertanggal 10 Juni 2019 lalu, bernomor 821.2/3028/35.07.201/2019. Surat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Didik Budi Muljono. Surat itu tentang penundaan sementara SPMT.
"Saya ini sebagai bawahan, hanya bisa patuh dan taat apa yang menjadi keputusan pimpinan," ujar M. Hidayat pejabat yang dirotasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
Disinggung apakah sebelumnya sudah mendapat surat perintah mulai tugas (SPMT)?. Dayat mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat SPMT per-tanggal 30 Mei lalu. Namun kemudian mendapat surat lagi, bahwa untuk sementara waktu SPMT tersebut ditangguhkan sampai selesainya Pilkades serentak.
Dayat sapaan akrabnya, adalah salah satu pejabat yang dimutasi oleh Plt. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi pada 31 Mei lalu. Pada mutasi yang disinyalir cacat hukum, Dayat, dialihkan menjadi Kepala Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Sedangkan penggantinya, dipercayakan kepada Rachmat Hardijono yang sebelumnya menjabat asisten administrasi umum Sekretariat Daerah. Namun dari hasil hearing DPRD Kabupaten Malang dengan tim Baperjakat, Selasa (18/6) lalu akhirnya mutasi tersebut dibatalkan.
"Soal itu (Pembatalan, red) saya tidak akan menanggapi apa-apa sekarang ini. Namun kalau memang dibatalkan, saya menunggu keputusan selanjutnya. Keputusan hitam di atas putih," terang Dayat.
Namun demikian, Dayat menyampaikan bahwa sebenarnya (mutasi, red) adalah hak prerogatif dari kepala daerah. Anak buah mau ditempatkan di mana, yang menilai adalah kepala daerah.
"Kalau bagi saya mau ditempatkan dimana saja, tetap oke. Saya bisa kerja dengan ikhlas dan selalu loyalitas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, dikonfirmasi terkait rencana pembentukan panitia khusus (Pansus), mengaku masih menunggu. Alasannya, karena pembentukan Pansus harus ada usulan dari anggota dewan. Dan pasca hearing, belum ada usulan dari anggota dewan.
"Pembentukan Pansus itu, berdasarkan usulan anggota dewan kepada badan musyawarah. Kemudian badan musyawarah akan mengagendakan pembentukan Pansus, yang selanjutnya disampaikan dalam paripurna," terangnya.
"Pansus sendiri anggotanya adalah dari komisi. Dan terkait kasus mutasi ini, kalau memang ada Pansus anggotanya dari Komisi I," sambungnya.
Hari menambahkan, dalam mutasi jabatan ini, DPRD Kabupaten Malang masih menunggu surat persetujuan dari KASN untuk pejabat tinggi Pratama (eselon 3 dan 4). Untuk surat persetujuan ini, dewan tidak memberi batas waktu, karena urusannya adalah Pemkab Malang dengan Kemendagri.
"Sedangkan untuk pejabat administrator dan pengawas, seperti yang disampaikan dalam hearing sudah ada surat izin resmi tertulis dari Kemendagri. Surat itu sah dan mengizinkan untuk mutasi jabatan. Tetapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya dibatalkan atau ditunda untuk SPMT-nya," pungkasnya.(agp/ary)

Berita Lainnya :