Standarkan Operasional Manajemen KSP


KEPANJEN - Banyak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Unit Simpan Pinjam (USP) di Kabupaten Malang, ternyata banyak yang belum bersertifikasi. Baru 125 koperasi yang pengurusnya sudah memiliki sertifikasi. Karenanya Dinas Koperasi dan UMKM, mendorong supaya tahun ini harus mengantonginya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Made Dewi Anggraeni mengatakan, seluruh KSP dan USP harus memiliki standar operasional manajemen. Alasannya karena untuk menjadi tolak ukur profesionalitas koperasi tersebut.
"Sertifikasi ini sekaligus untuk mengetahui sehat tidaknya badan usaha tersebut," ujar Made Dewi Anggraeni. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.UKM/2015, bahwa setiap pengelola koperasi wajib memiliki sertifikasi standar kompetensi.
Syarat tersebut harus dipenuhi oleh semua badan usaha koperasi. Ketika tidak terpenuhi, akan ada sanksi yang bisa diterima oleh koperasi tersebut. "Sanksinya bisa mulai dari teguran tertulis, larangan menjalankan fungsi sebagai pengurus,” terangnya.
Yang paling berat adalah pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembubaran koperasi. Dikatakannya, untuk mendapatkan sertifikasi sebetulnya tidak ribet. Setiap pengurus koperasi harus mengikuti sertifikasi oleh lembaga yang sudah ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM.
Yakni, Lembaga Sertifikasi Profesional Koperasi Jasa Keuangan (LSP KJK). Lembaga ini berada dibawah pengawasan langsung Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara itu, berdasarkan data dari 1.292 KSP dan USP, baru ada 125 yang pengurusnya tersertifikasi. Sedangkan lainnya sebanyak 1.167 badan usaha masih belum mengantonginya. (agp/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :