Terjadi Selisih Suara Penghitungan, Dua Calon Kades Ajukan Keberatan


MALANG - Keberatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dilaporkan oleh Calon Kades Nomor 2, Eko Setyo Budi dan Nomor 3 Kamit ke Panitia Tingkat Kecamatan Jumat (12/7).
Laporan keberatan tersebut karena ada dugaan selisih suara antara daftar hadir pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan sejumlah 2762 pemilih. Sedangkan hasil penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 2.798 surat suara. Artinya, ada kelebihan 46 pemilih yang tak diketahui asalnya.
Hal itu disampaikan Calon Kades nomor urut 3, Kamit bersama dengan perwakilan atau  simpatisan warga Desa Ampeldento kepada Ketua Panitia Tingkat, Kecamatan Karangploso. "Keberatan yang kami sampaikan ini karena Calon Kades Nomor 2 dan 3 merasa dirugikan oleh Panitia Pilkades," ujar Kamit kepada Malang Post, Jumat (12/7).
Ia menjelaskan, keberatan yang disampaikan karena ada indikasi selisih suara antara pemilih yang hadir dengan jumlah perhitungan suara. Selain itu, ada dugaan panitia tidak mengikuti aturan pelaksanaan Pilkades dan dugaan panitia condong ke salah saru calon Kades.
‘’Pertama keberatan yang kami laporkan karena selisih antara DPT dengan hasil pemilihan berbeda, dan memiliki selisih 46 suara. Kami baru melaporkan keberatan karena usai perhitungan surat suara, kertas pleno perhitungan tak diberikan pada saksi yang hadir," terangnya.
Padahal, lanjut dia, kertas pleno hasil penghitungan suara harus diberikan usai penghitungan. Dengan tujuan untuk meninjau adakah salah hitung dalam pemungutan suara. "Usai penghitungan suara kami (saksi, red) sudah minta pleno atau berita acara pemeriksaan (BAP). Tapi hanya dijanjikan dan baru 8 Juli lalu diberikan. Artinya baru 8 hari selainan BAP diberikan," paparnya.
Karena itu, pihaknya baru meninjau beberapa hari lalu dan menemukan adanya indikasi selisih suara antara DPT yang hadir dengan jumlah penghitungan yang lebih 46 pemilih. ‘’Kamit juga mengakui, memang untuk penyelesaian sengkata paling lambat 3 hari setelah perhitungan suara. Namun karena pihaknya baru diberi BAP setelah 8 hari perhitungan membuat dirinya merasa dirugikan oleh Panitia Pilkades Ampeldento. Sehingga pihaknya meminta agar panitia melakukan perhitungan kembali adanya selisih daftar hadir dengan hasil perhtiungan yang berbeda.
"Kami minta Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan menyikapi ini. Kami bukan mempermasahkan siapa yang menang. Tapi ada indikasi kecurangan oleh panitia karena selisih tadi," tegasnya.
Sekretaris Kecamatan Karangploso, Supriyanto yang menerima berkas keberatan tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak berani mengambil kesimpulan terkait keberatan dari Calon Kades nomor 2 dan 3 tersebut. Pasalnya secara aturan untuk sengketa maksimal tiga hari dilaporkan setelah perhitungan surat suara. "Saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi kami tetap sampaikan ke panitia Tingkat Kabupaten terkait laporan ini. Saya akan mengikuti prosedur yang berlaku," bebernya.
Terkait masalah aturan pemberian BAP atau surat Pleno usai penghitungan diungkapnya memang tidak ada. Namun secara nasional, mengacu Pemilu setelah selesai perhitungan BAP atau salinan Plano langsung diberikan panitia ke masing-masing saksi.
Sementara itu, Ketua Pilkades Ampeldento Djuman mengatakan bahwa pihaknya telah mengikuti setiap tahapan dan proses susuai aturan. Sedangkan permasalaham tidak diberikan pleno atau BAP ke saksi diungkapnya karena lupa.
"Untuk rekap pleno atau BAP memang ada salah satu panitia yang janji memberikan. Tapi kemungkinan lupa. Sehingga baru dikasihkan Senin (8/7) lalu," paparnya saat di datangi Malang Post kerumahnya. Sedangkan untuk selisih 46 suara. Antara pemilih hadir (DPT dan Tambahan) 2762 pemilih dengan jumlah surat suara yang telah dihitung (sah dan tidak sah) 2798 diungkap Djuman kemungkinan karena salah hitung. "Untuk kelebihan tersebut kemungkinan karena human eror. Misalnya panitia lupa melingkari nama daftar hadir pemilih di data sebelum masuk bilik suara," bebernya.
Ia menambahkan, pihaknya juga siap jika pihak yang keberatan ingin melakukan kroscek antara surat suara, undangan dan daftar hadir pemilih. Karena diungkapnya saat ini kotak suara masih tersimpan rapat di kantor desa. (eri/sir/udi)

Berita Terkait