Tolak Full Day School Kabupaten Pilih Enam Hari Sekolah


KEPANJEN – Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai penguatan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Full Day School (FDS) mendapat respon keras dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang.
Mereka menolak diterapkannya FDS di Kabupaten Malang, dan menyampaikan asiprasinya pada anggota DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Selasa (22/8) kemarin. Pengurus NU Kabupaten Malang ini diterima Komisi B di ruang rapat serbaguana DPRD Kabupaten Malang.
Menurut Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr H. Umar Usman, kebijakan lima hari sekolah tersebut cenderung terfokus hanya mengatur jam sekolah. Sehingga diakuinya, untuk penguatan karakter siswa, tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar tersebut.
“Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak ditentukan dengan lama durasinya di lingkungan sekolah. Selain itu peraturan tersebut mengkhawatirkan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang terkena imbasnya,” ujar Umar Kepada Malang Post mengaku ada kaitan jangka panjang antara pendidikan Madin dan Ponpes untuk pendidikan berkarakter.
Kebijakan sekolah lima hari kerja bagi guru didik dan delapan jam belajar, menurut Umar akan menggerus eksitensi Madin (Madrasah Diniyah). Padahal selain Ponpes dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Madin merupakan tulang punggung yang membentengi menyebarnya paham dan gerakan radikalisme.
“Jika Permen Nomor 23 tahun 2017 dilaksanakan, dikhawatirkan membuat para guru senang. Dimana seharusnya mereka meningkatkan kualitas mengajar dan bukan malah mengurangi. Selain itu, nantinya Permen tersebut malah menjadikan lembaga sekolah Diniyah semakin tergerus,” jelasnya.
“Padahal secara historis, melalui lembaga keagamaan seperti Ponpes, Madin dan TPQ itu telah berhasil melahirkan generasi-generasi terdepan dalam sejarah dan perjalanan bangsa ini,” lanjut Umar yang akhirnya mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan Kabupaten malang.
    Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, M. Hidayat  pihaknya akan tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama enam hari sekolah. Apalagi dari provinsi sudah mempersiapkan dua opsi kalender akademis. Dengan pilihan FDS atau enam hari sekolah.
"Sebelumnya Dindik telah menjaring aspirasi dari awal dengan menerapkan enam hari sekolah. Penerapan tersebut dilaksanakan karena keterbatasan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur dari sekolah. Selain itu untuk tenaga pendidik kita juga masih banyak memanfaatkan guru tidak tetap (GTT)," Tegasnya.
Menurutnya kebijakan itu menjadi tidak efektif, karena tujuan dari pendidikan tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga pendidikan berkarakter. Apalagi, tambah dia, mayoritas masyarakat Kabupaten Malang kaum Nahdliyin. Sehingga memiliki konsekuensi yang negatif jika Permen itu diterapkan. Seperti banyaknya Ponpes atau Madin yang tergerus.
“Dengan begitu sudah jelas poinnya harus dilakukan kajian terlebih dahulu, dalam arti sarana dan prasarana yang memadai, kemudian sumber daya manusia yang mencukupi, pendanan dan trasportasi tidak ada masalah, maka silakan dilaksanakan. Tapi untuk Kabupaten Malang masih belum diterapkan," beber Hidayat.
Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo.  Menurutnya FDS masih belum bisa dilaksanakan dan tidak bisa disamaratakan di seluruh pendidikan Kabupaten Malang.
"Kita sudah merima berkas atau aspirasi dari PCNU Kabupaten Malang, yang rencananya akan kita serahkan ke Kemendikbud pada tanggal 25 nanti," ujar Widodo. Selain itu, lanjut dia, program FDS dalam kalender akademik, bisa memilih antara lima hari atau enam hari kerja. Juga bisa dilaksanakan atau tidak, Sebab jika dilihat dari Infrastruktur di wilayah Malang Selatan, program Full Day School belum bisa dilakukan. (eri/bua)

Berita Terkait

Berita Lainnya :