Tuntut Saber Pungli Bergerak

 

MALANG - Permasalahan dugaan pungli di SDN Tumpang 6, masuk ‘radar’ Satgas Saber Pungli RI. Hal ini terlihat di halaman Facebook Saber Pungli RI yang memposting berita pungli di sekolahan tersebut. Postingan itu diambil melalui situs harian Malang Post yakni www.Malang-Post.com.
Dalam akun Facebook tersebut, merujuk alamat situs www.saberpungli.id yang beralamatkan di Kantor Menkopolhukam, Jakarta. Terlepas Saber Pungli RI melakukan penyelidikan, Malang Corruption Watch (MCW) menegaskan praktik pungli LKS dan seragam di sekolah itu dilarang. 
“Pungutan LKS dan seragam melanggar peraturan. Mungkin saja Satgas Saber Pungli maupun penegak hukum lainnya turun tangan mengatasi hal ini,” ujar Divisi Advokasi MCW Ibnu Syamsu Hidayat kepada Malang Post.
Dia menjelaskan, sudah seharusnya penegak hukum turun tangan mengatasi permasalahan pungli di lingkungan pendidikan tersebut. “Seharusnya memang proaktif menanggapi laporan maupun keluhan dari masyarakat seperti ini,” imbuhnya. 
Dia melanjutkan, selama ini pungli pendidikan di Kabupaten Malang terkesan dibiarkan. Sesuai aturan UU RI Nomor 20 Tahun 23 Pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud No 75 Tahun 2016, pendidikan wajib dasar dilarang memungut biaya tambahan.
“Biaya tambahan atau di luar aturan itu tidak diperkenankan sebab biayanya sudah dicover pemerintah,” tegasnya. Ditambahkan Koordinator LSM Pro Desa, Kusaeri mengatakan, dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNas) seharusnya sudah mencukupi.
Apalagi untuk kebutuhan murid maupun sekolah seperti LKS serta seragam. “Tentunya patut dipertanyakan, kok ada biaya tambahan atau pungutan liar seperti itu,” terangnya. Menurut dia, untuk sementara ini di Kabupaten Malang memang belum ada dana BOSda. 
Namun, dana alokasi dari BOSnas dianggapnya sudah mencukupi. Sehingga, tidak perlu ada tambahan biaya lagi apalagi itu bersifat Pungli. “Kami mendorong tim Saber Pungli turut mengusut masalah ini,” pungkas dia. (big/mar)   

Berita Lainnya :