Warga Laporkan PDAM Kota Malang ke Presiden


MALANG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangliawan melayangkan somasi ke PDAM Kota Malang terkait pengelolaan sumber air Wendit. PDAM Kota Malang dituding melanggar PP 121/2015 tentang pengusahaanSumber Daya Air. Somasi ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri PUPR, Gubernur Jatim, Polda Jatim, Wali kota Malang, Polres Malang Kota, Polres Malang Kabupaten, Bupati Malang dan Camat Pakis.
Ketua BPD Mangliawan, Rokimin mengatakan jika somasi yang dilayangkan kepada PDAM Kota Malang berisikan tentang beberapa tuntutan. Pertama adalah meminta adanya pengukuran ulang pengambilan air dari sumber air Wendit. Pemberian kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan aturan yang ada. Dan ketiga terkait dengan konservasi di wilayah Sumber Air Wendit dan sekitarnya.
Rokimin pun menjelaskan bahwa ada batasan air yang dapat diambil perusahaan air dari sumber air. Dan batasan itu kata dia telah dilanggar. Salah satu yang menguatkan dugaan itu adalah besarnya pipa dan peralatan yang dimiliki oleh PDAM  Kota Malang.
Somasi dilatar belakangi masalah kompensasi. Menurut Rokimin bahwa selama ini PDAM Kota Malang telah melanggar aturan kompensasi. Di mana menurut dia, PDAM Kota Malang wajib memberikan kompensasi 15 persen dari air yang diambil dari sumber air Wendit.
Dia menyebutkan, selama ini PDAM Kabupaten Malang mengambil 1.500 meter kubik per hari.  Dan kewajiban yang harus dilakukan PDAM Kota adalah  mengalirkan air sebanyak 15 persen ke warga, atau 225 meter kubik per hari
"Dari data yang kami miliki, PDAM Kota hanya memberikan sekitar 20 meter kubik. Ini yang juga membuat somasi kami buat dan kami layangkan," tambahnya.

Berita Terkait

Berita Lainnya :