Jakarta Siaga Satu


JAKARTA - Polri menetapkan Jakarta berstatus siaga satu menjelang aksi 22 Mei. Aksi tersebut dikabarkan akan menolak hasil Pilpres 2019. Kekuatan personel yang disiagakan mencapai 34 ribu orang.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, penetapan status siaga satu itu bukan tanpa alasan. Berdasar pengamatan petugas, disebut ada penumpang gelap di balik massa yang ingin melakukan aksi 22 Mei.
“Massa yang datang diduga memiliki rencana untuk melakukan perbuatan anarkistis. Jadi bukan sekadar unjuk rasa damai,” kata Iqbal, Selasa (21/5) .
Hal ini dikuatkan dengan temuan adanya sejumlah kelompok massa yang berangkat dari Jawa Timur membawa bom molotov hingga bambu runcing. “Mereka sudah mempersiapkan diri dengan peralatan berbahaya. Contohnya ada memiliki bom molotov. Ada pula beberapa indikasi massa membawa bambu dan bendera di mana ujungnya diruncingkan, termasuk alat tajam lainnya dan ketapel,” beber Iqbal.
Dia menegaskan, aksi 22 Mei bukan kegiatan spontan. Tapi menurut dia, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi tindakan anarkistis. “Sudah diorganisir secara sistematif. Ada yang ingin melakukan aksi secara damai, namun juga ada yang mempersiapkan aksi yang melanggar hukum,” sambung mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini.
Untuk itu, Polri meminta kepada peserta aksi untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Selain itu, masyarakat diminta tidak perlu ikut berkumpul. Sebab akan mengganggu ketertiban publik dan pengguna jalan.
“Serta ada indikasi penumpang gelap, kelompok teror yang berencana melakukan aksi serangan,” tandas Iqbal.  
Sementara itu,  34 ribu personel disiagakan untuk pengamanan 22 Mei di Jakarta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, personel sebanyak itu berasal dari  Polri dan TNI.  
Menurut Dedi dengan jumlah sebanyak itu penduduk DKI Jakarta akan aman. Sebelumnya dia mengatakan, terdapat massa dari berbagai daerah. "Kita sudah komunikasi dengan koordinator lapangan untuk tidak perlu memobilisasi massa dalam jumlah besar, akhirnya mengecil rata-rata ada perwakilan dari setiap daerah, jumlahnya bervariasi," tuturnya.
Selain itu,  ia mengatakan pasukan pengamanan tidak akan membawa senjata. "Polisi dan TNI yang berjaga di KPU tidak dibekali senjata api, atau peluru tajam. Mereka hanya dibekali tameng, gas air mata maupun water cannon," ujarnya. (jpg/cni/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :