KPK Akui Sedang Cermati Dugaan Korupsi di Papua


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan atas sejumlah dugaan korupsi anggaran negara di Papua. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan merilis hasil penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut atas hak publik."Kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2).
Febri mengatakan sejauh ini KPK belum dapat menyampaikan secara spesifik perihal korupsi apa yang terjadi di Papua berkenaan dengan anggaran negara. Ia hanya mengatakan penyelidikan tersebut sebagai dukungan KPK agar pembangunan di Papua dapat berjalan dan dinikmati oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Febri menyampaikan KPK telah menugaskan Tm Koordinasi dan Supervisi Pencegahan untuk melakukan perbaikan dan pencegahan korupsi di Papua sejak beberapa waktu lalu. Sejauh ini, ia berkata, hasil kerja tim khusus itu dapat dilihat melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id.
Per 11 Januari 2019, Febri menyebut perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Papua adalah 58 persen. "Upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah ini kami lakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor," ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan KPK tidak akan memberi toleransi kepada semua pihak yang terbukti korupsi di Papua. Pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada korupsi pada proses penganggaran, pengadaan di Papua. "Untuk menyelamatkan dan mengurangi dampak kerugian pada masyarakat Papua, maka menjadi kewajiban penegak hukum, termasuk KPK untuk menangani korupsi tersebut,"  kata Febri.
Sementara itu, Febri menyampaikan pimpinan KPK sudah menjenguk salah satu dari dua pegawai KPK bernama Gilang yang menjadi korban penganiayaan di Hotel Borobudur saat rapat anggaran pemerintah provinsi Papua. Ia berkata Gilang belum bisa pulang karena masih butuh perawatan usai menjalani operasi di bagian hidung dan di sekitar mata sebelah kiri.
"KPK memastikan setiap resiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya, merupakan tanggungjawab KPK secara kelembagaan, baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum," ujarnya.
Febri juga menyampaikan pegawai KPK yang menjadi korban pemukulan sudah melakukan visum dan rekam medis. Nantinya, ia berkata dua dokumen itu akan dijadikan bahan pembuktian atas tindak pidana yang terjadi di Hotel Borobudur. "Untuk pertanyaan siapa yang melakukan penganiayaan, tentu akan lebih baik jika kita mempercayakan hal tersebut pada tim Polri yang sudah mulai bekerja," tuturnya. (cnn/ra/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :