Mahkamah Konstitusi Lemah Pengawasan, Tanpa Kontrol


JAKARTA - Setara Institute menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga negara yang lemah pengawasan. Padahal, MK sebagai lembaga yang memiliki wewenang cukup besar, berkaitan dengan perubahan konstitusi dan norma dalam undang-undang.
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menyinggung beberapa aturan dan undang-undang yang pernah dibuat untuk mengawasi kinerja MK, malah dibatalkan sendiri oleh MK melalui kewenangan yang dimiliki.
“Lemahnya check and balances. MK satu-satunya lembaga yang tidak ada alat kontrolnya,” ujar Ismail dalam jumpa pers di Kantor Setara Institute, Kebayoran, Jakarta, kemarin. Ismail mengatakan, Presiden keenam SBY pernah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait MK.
Perppu tersebut misalnya mengatur tentang rekruitmen hakim dan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Namun, perppu tersebut dibatalkan oleh MK. Akhirnya, MK tidak diawasi lagi oleh Komisi Yudisial.
Selain itu, DPR juga pernah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Namun, revisi tersebut dibatalkan sendiri oleh MK. “MK masih jadi mekanisme nasional yang efektif untuk penegakan HAM dan rule of law,” ungkapnya.
Tapi ada sejumlah catatan untuk bekal perbaikan di masa yang akan datang. Ismail mengatakan, Setara Institute merekomendasikan agar DPR dan Presiden mendorong revisi UU tentang MK.
Khususnya, yang mengatur pembatasan kewenangan absolut MK dan desain check and balances. Kemudian, revisi undang-undang untuk membentuk pengawas dari pihak eksternal dan mekanisme rekrutmen hakim yang lebih akuntabel.
Ketua MK, Arief Hidayat sebelumnya mengatakan, sebagai lembaga peradilan, MK tidak dapat diawasi oleh lembaga lainnya, termasuk oleh Komisi Yudisial (KY). Arief mengatakan hal ini bermaksud menjawab desakan sejumlah pihak yang menilai perlunya pengawasan terhadap MK. (dk/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :