Pansus Hak Angket KPK, Jokowi Nabok Nyilih Tangan

JAKARTA - Komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi diragukan. Hal ini terlihat sejak awal Pansus Hak Angket terhadap KPK yang dibentuk DPR RI bergulir. 
"Presiden Jokowi terkesan lari dari persoalan Angket KPK," jelas Direktur Madrasah Anti Korupsi, Virgo Sulianto Gohardi, semalam.
Bahkan publik melihat Presiden Jokowi justru menginginkan adanya pelemahan KPK. Karena partai-partai yang sejak awal mengajukan angket terhadap KPK dan hingga saat ini getol bermanuver melalui Pansus untuk menyerang KPK adalah partai-partai pendukung pemerintah.
"Seharusnya jika Presiden memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sejak awal Presiden bisa menarik partai-partai pendukung pemerintah untuk membatalkan angket tersebut," tegasnya.
 
Karena itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini meminta Presiden untuk menyudahi sandiwara politik tersebut.
"Satu sisi Presiden berbicara komitmen pemberantasan korupsi. Tapi sisi lain (Presiden) 'nabuk nyilih tangan' (DPR) lemahkan KPK," tandasnya.
Saat ini, praktis hanya partai pendukung Pemerintah yang berada di Pansus KPK setelah Gerindra keluar dari Pansus. Sebelumnya, PKS dan Partai Demokrat sejak awal menyatakan menolak. 
 
Partai Gerindra mundur dari keanggotaan di Pansus Hak Angket terhadap KPK. Hal itu tidak berpengaruh terhadap kinerja Pansus yang saat ini sedang berjalan. 
"Kami tetap semangat ya, kerja Pansus tidak akan terpengaruh dengan mundurnya Gerindra. Kita tetap semangat dan melaksanakan sesuai agenda," ujar anggota Pansus KPK, John Kenedy Aziz, saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).
 
Politikus Partai Golkar itu mengklaim bahwa saat ini semua fraksi yang masih bertahan di Pansus KPK masih tergolong sangat solid.
"Terbukti kita bertahan dari awal (rapat) sampai akhir, sampai malam dalam dua hari berturut-turut," jelasnya.
Sejak 28 Juli 2017 hingga 16 Agustus 2017 nanti, DPR akan memasuki masa reses. Semua anggota DPR balik ke Dapilnya masing-masing. Sementara menurut undang-undang, masa kerja sebuah Pansus hanya 60 hari. 
 
Jhon mengungkapkan Pansus tidak menyelenggarakan rapat saat masa reses. Namun dia yakin kerja Pansus akan rampung sesuai target awal.
"Reses kan agenda rutin kami. Reses komisi ke daerah atau pribadi perorangan. Iya 60 hari. Tapi saya lupa kapan tapi masih terkejar," pungkasnya.(zul/rmol/ary)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :