Pembatasan Medsos Tergantung Situasi

Foto: ist 
ALAT BUKTI: Tim hukum capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa bertumpuk-alat bukti ke MK menggunakan dua truk dan satu mobil Grand Max, kemarin.

Hari Ini Sidang Gugatan Pilpres
JAKARTA- Kepastian pembatasan media sosial (medsos) disesuaikan situasi sidang  sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di MK, Jumat (14/6) hari ini. Semenara jelang sidang kemarin, Tim Hukum Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa bertumpuk-tumbuh alat bukti ke MK. 
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum memberi kepastian terkait pembatasan medsos dan pesan instan. Sampai kemarin, layanan medsos dan pesan instan, seperti WhatsApp (WA) dan lainnya masih normal.
"Kita tidak ada pembatasan akses ke medsos terkait sidang gugatan di MK," ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu. Namun demikian, jika pun nantinya ada pembatasan medsos seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu, itu lebih pada pertimbangan situasional dan kondisional.
Maksudnya jika ada informasi hoax, ujaran kebencian, hingga provokasi, atau ajakan ricuh yang menyebar di medsos secara masif, skenario ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan pembatasan medsos dan WhatsApp cs.
"Itu yang akan kita ambil tindakan. Jadi, pembatasan itu situasional dan kondisional," ucap dia.
Ferdinandus tidak merinci bagaimana gambaran kondisi medsos kemarin, terkait peningkatan hoax sampai provokasi. Tetapi, pada prinsipnya, pemerintah terus memantau perbincangan publik di medsos dan online.
Sebagai gambaran pembatasan akses medsos dan WhatsApp cs yang terjadi pada Mei lalu terjadi karena ada lonjakan 600-700 URL terkait hoax dan ujaran kebencian, dari biasanya sekitar 100-200 URL.
"Jika ditemukan ada peningkatan informasi hasutan dan provokasi berujung kekerasan, itu kita ambil tindakan seperti pembatasan medsos kemarin," katanya.
Sementara itu, Tim Hukum Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan sejumlah alat bukti yang diangkut dengan menggunakan dua truk dan satu mobil Grand Max. Alat bukti ini sebagian besar berupa bundelan kertas fotokopi yang langsung dibawa masuk ke Gedung MK. 
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazied menyatakan alat bukti yang dia bawa tersebut belum setengahnya, dari total keseluruhan yang akan diserahkan ke MK. Alat bukti itu untuk keperluan sidang sengketa PHPU. 
"Bukti kita serahkan (baru) sebagian kita kirim. Ada dua truk dan satu mobil Grand Max. Nanti juga masih ada (alat bukti). Ini baru sebagian," kata Luthfi. 
Dia mengatakan alat bukti yang dibawa pihaknya merupakan bukti kuantitatif dan kualitatif. Tak hanya berbentuk kertas, mereka juga menyertakan sejumlah kepingan cakram (CD) berisi video.
"Kita bukti itu kuantitatif dan kualitatif. Jadi termasuk soal penghitungan suara, ada juga video, macam-macam," katanya.
Bukti-bukti tersebut lanut dia, berasal dari semua provinsi di Indonesia. Hanya saja, sambungnya, memang hingga saat ini belum diserahkan semuanya ke pihak MK.
Bukti yang dibawa pun kata Luthfi berkaitan dengan berkas perkara yang mereka serahkan baik pada 10 Juni maupun 24 Mei lalu. "Dalil 25 Mei, dan pasti dalil 10 Juni," kata dia.
Merujuk pada situs MK, sidang perdana sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu akan digelar 14 Juni mulai pukul 09.00 WIB. (dtc/cni/van)
 

Berita Terkait