Soal Ba'asyir, JK Tidak Pertimbangkan Keberatan Australia


JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tidak akan menjadikan keberatan Australia sebagai pertimbangan untuk pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir. "Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerussalem itu bahwa harus sepenuhnya diikuti, kan tidak juga. Jadi sama juga permintaan kita soal Yerussalem agar tidak diakui, tapi dia tetap akui," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
JK menegaskan pembebasan Ba'asyir dilakukan semata-mata untuk kemanusiaan. Aspek keamanan juga bukan menjadi pertimbangan pemerintah untuk membebaskan Ba'asyir.
"Pak Baasyir itu kan sudah 8 tahun ya, tapi tidak ada apa-apa. Bukan soal (keamanan atau tidak), tapi tentu kemanusiaan supaya beliau pada saat di akhir-akhir ini hidup tenang lah" katanya.
JK meminta semua pihak untuk menunggu hasil kajian pemerintah soal rencana pembebasan Ba'asyir. "Tunggu saja, bisa saja pulang kapan-kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan," tuturnya.
Sebelumnya PM Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Rencana pembebasan menuai perhatian khusus dari Australia, yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom Bali pada 2002, yang didalangi Ba'asyir.
"Posisi Australia dalam persoalan ini tidak berubah. Kami selalu menyampaikan keberatan paling mendalam," ucap PM Morrison kepada wartawan di Melbourne, seperti dilansir Reutersdan abc.net.au, Senin (21/1).
Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai syarat pembebasannya.
Jokowi mengatakan syarat itu harus dipenuhi karena mekanisme yang ditempuh adalah pembebasan bersyarat, bukan murni. Selain itu, Jokowi menilai syarat yang diberikan merupakan syarat paling mendasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak, saya tidak mungkin lakukan. Contoh, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila. Sangat prinsip sekali, sudah jelas sekali," ucap Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.
Menurut Jokowi, dirinya akan melanggar ketentuan hukum bila membebaskan Ba'asyir tanpa yang bersangkutan memenuhi syarat setia pada NKRI dan Pancasila. "Kan, ada ketentuan dan mekanisme hukumnya, masa saya disuruh nabrak? Apalagi ini sesuatu yang basic, setia kepada NKRI dan Pancasila," katanya. (cnn/dtc/udi)

Berita Terkait