Koin untuk Nuril Tembus Rp 109 Juta


Perekam Kepsek Mesum
MATARAM- Baiq Nuril dihukum Mahkamah Agung (MA) selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan. MA berdalih tindakan Nuril merekam perilaku mesum atasannya adalah kejahatan. Rakyat terusik dengan putusan MA dan menggalang koin dukungan Nuril.
Koin dukungan itu dibuat oleh Anindya Joediono. Ia menggalang donasi lewat kitabisa.com dengan gerakan 'Bantu Ibu Nuril Membayar Denda Rp 500 Juta'.
"Jangan biarkan Bu Nuril dan keluarganya sendirian menanggung denda Rp 500 juta -jumlah yang tak kecil baginya. Mari menggalang solidaritas keadilan dengan berdonasi untuk membantu membayar denda tersebut," tulis Anindya dalam akun kitabisa.com.
Sampai dengan Kamis (15/11/2018) pukul 17.22 WIB, telah terkumpul donasi sebesar Rp 109.036.822. Jumlah itu didapat dari 926 orang. Anindya menargetkan mendapatkan Rp 550 juta. "Korban hanya ingin keadilan. Jadi tolong, ya, para aparatur atau penegak hukum, jangan asal menjatuhkan hukuman," ujar komentar salah satu penyumbang.
Nuril dan suaminya Isnaini (40) mengaku mengetahui akan hal dukungan bantuan terhadap dirinya itu. Namun Nuril tetap meminta agar dirinya terbebas dari kasus yang telah lama menimpa dirinya. "Iya tahu, pernah dikasih tahu waktu hari Sabtu kemarin, waktu ada pertemuan di Unram itu. Tapi saya maunya divonis bebas saja," tegas Nuril.
Kasus terjadi pada 2012 silam. Nuril merekam obrolan atasannya yang juga Kepsek SMAN 7 Mataram. Dalam obrolan via telepon itu, Kepsek berbicara cabul. "Soalnya suami saya tahu kalau saya suka pulang larut malam. Waktu itu si kecil (anak bungsu) masih menyusui. Tapi si kepala sekolah ini dulu tetap dia ajak saya pulang malam," cerita Nuril menjelaskan alasan mereka perilaku cabul atasannya.
Belakangan rekaman itu beredar dan ia diproses. Awalnya, Nuril divonis bebas oleh PN Mataram. Tapi oleh MA, Nuril divonis bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.
Terpisah, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak Presiden Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril, terpidana kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Langkah ini sebagai upaya melepaskan Baiq dari putusan hukum yang menjeratnya. 
"Meminta Presiden menggunakan hak-nya berdasarkan konstitusi yaitu memberikan Amnesti," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/11).
Ia menyampaikan bahwa Pasal 14 UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi memberikan kewenangan bagi presiden untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan tindak pidana.
Meskipun, di sisi lain diketahui bahwa selama ini baik secara nasional maupun internasional, amnesti diutamakan diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan politik.  Namun secara regulasi, kata Anggara, tidak ditemukan pembatasan pemberian amnesti hanya pada kasus-kasus kejahatan politik saja. "Maka atas nama kemanusiaan dan kepentingan negara untuk melindungi korban kekerasan seksual, Presiden Jokowi dapat dan harus betul-betul mempertimbangkan memberikan Amnesti pada ibu Baiq Nuril," kata dia. (dtc/cnn/udi)

Korban Tewas Kebakaran Hutan California 48 Orang


CALIFORNIA - Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di California terus bertambah. Menurut tim evakuasi, jumlah korban meninggal hingga saat ini tercatat 48 orang. Sejumlah enam jenazah baru ditemukan di sebuah kota di wilayah California utara pada Selasa (13/11).

KPK Minta Menag Tinjau Ulang Pengadaan Kartu Nikah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meninjau ulang rencana pengadaan kartu nikah yang mulai diberikan akhir November 2018.

Berita Terkait

Berita Lainnya :