Alur Penghitungan Suara Berubah


MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang siapkan strategi baru cegah kecurangan Pemilu 17 April mendatang. Salah satunya gagas keluarga calon legislastif (caleg) yang jadi petugas pesta demokrasi diumumkan ke publik. Apalagi alur penghitungan suara atau rekap hasil Pemilu berubah.
Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa  mengatakan berbagai cara mencegah kecurangan Pemilu harus diterapkan.  Karena itulah pihaknya sedang serius kaji berbagai strategi cegah terjadinya berbagai potensi dan kerawanan kecurangan.
“Karena ada indikasi terjadinya kecurangan jika hal ini tidak diperhatikan betul. Misalkan kakaknya nyaleg tapi adiknya jadi PPK atau PPS,” ungkap Alim.
Dikatakannya hal ini diindikasikan terjadi di beberapa daerah. Sebab nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan caleg tidak pernah disinkronkan atau diperiksa. Sehingga tak tahu persis nama-nama petugas pemilu dengan caleg lengkap dengan status hubungan kekeluargaan.
Walau di Kota Malang belum ada indikasi kecurangan peran PPK dan PPS, namun menurut Alim harus tetap dicegah. “Ya kita hanya mengantisipasi adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Karena pada intinya peran pengawasan sangat penting,” papar mantan anggota KPU Kota Malang ini.
Dalam waktu dekat, Bawaslu akan mencari rujukkan aturan untuk memperkuat rencana publikasi PPK dan PPS. Tujuannya  agar jangan sampai strategi ini diterapkan kemudian malah menjadi polemik.
“Saya akan benar-benar lihat bagaimana wacana ini bisa diterapkan sebaik mungkin. Kalaupun memang tidak ada aturan yang memperbolehkan hal ini,  akan dicari cara lain untuk mengawasi,” tegasnya.
Alim memastikan dalam waktu segera konsultasi ke Bawaslu Provinsi Jatim. Bahkan bila perlu dibahas bersama Bawaslu RI di Jakarta.
Lebih lanjut dia mengatakan, alasan lain yakni meningkatkan peran serta warga mengawasi kinerja penyelenggara petugas Pemilu. Jika nama-nama anggota keluarga caleg yang jadi PPS dan PPK dipublikasi, maka warga bisa ikut mengawasi.
Menurut data KPU Kota Malang, jumlah PPK sebanyak 15 orang di lima kecamatan. Setiap kecamatan berjumlah masing-masing, sebanyak tiga orang. Sedangkan jumlah PPS 171 orang.
Tahapan rekrutmen PPK dan PPS sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Saat proses seleksi, syarat menjadi petugas pemilu sangat normatif. Yakni hanyalah memiliki pengetahuan politik, pengetahuan umum, berdedikasi tinggi, berumur cukup serta tidak bergabung dalam partai politik (parpol) manapun.

Berita Terkait

Berita Lainnya :