Bawaslu Semprit Caleg DPRD Jatim Sri Untari


MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Sri Untari, Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 6 Malang Raya. Bahkan Kamis (24/1) depan akan menggelar sidang perdana pelanggaran administrasinya.
Demikian disampaikan Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, kemarin. Ia mengatakan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Untari, sudah diterimanya dari petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas) Sumberpucung.
"Selesai kajian dan rapat koordinasi, kami akan menggelar sidang perdana pelanggaran administrasinya. Sidangnya antara Rabu dan Kamis. Karena Senin lusa, masih rapat koordinasi di Surabaya," ungkap George da Silva.
Dikatakannya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Sri Untari, pada Minggu (13/1) lalu di Desa Senggreng, Sumberpucung. Tim kampanye Sri Untari hendak menyebarkan kalender dan stiker saat rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Setia Bina Wanita.
Kalender dan stiker tersebut, diambil dari mobil Sri Untari. Namun belum sempat dibagikan, Panwascam Sumberpucung yang mendapat laporan langsung mengamankannya. Puluhan kalender serta stiker tersebut kemudian dijadikan barang bukti.
“Dugaan pelanggaran ini, berawal dari laporan Kecamatan Sumberpucung. Kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Panwascam Sumberpucung dengan mengamankan barang bukti kalender dan stiker,” ujarnya.
Dari laporan tersebut, Jumat (18/1) lalu Panwascam Sumberpucung memanggil tiga orang saksi untuk dimintai klarifikasi. Selain Sri Untari, Panwascam juga meminta klarifikasi Dinas Koperasi Kabupaten Malang.
Hasil klarifikasi, ditemukan adanya pelanggaran hingga akhirnya kasusnya diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Malang. “Syarat formil dan materinya sudah terpenuhi, sehingga kasusnya kami ambil alih untuk kemudian dilakukan sidang pelanggaran administrasi," tuturnya.
Dikatakannya, bahwa pembagian kalender dan stiker masuk dalam pelanggaran. Pasalnya pembagiannya bukan saat kampanye, melainkan RAT koperasi. "Selain itu, juga dilakukan difasilitas pemerintahan yang seharusnya tidak boleh," katanya.
Hingga berita ini dimuat, Sri Untari masih belum bisa dikonfirmasi terkait permasalahan itu. Nomor ponselnya ketika dihubungi tidak tersambung. Hanya terdengar nada pengalihan panggilan. (agp/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :