Coblos Lima Surat Suara, Pembedanya Warna


MALANG - Pemilu 2019 mendatang akan sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena akan dilakukan lima  jenis pemilihan sekaligus. Pemilih mencoblos lima surat suara yang disiapkan di TPS.
Hal tersebut membuat KPU harus meningkatkan sosialisasi pemilu. Terutama kepada pemilih pemula. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husen. Ia mulai mengenalkan jenis-jenis surat suara. Yakni surat suara anggota DPRD kab/kota  berwarna hijau. Sedangkan surat suara anggota DPRD provinsi  warna biru, DPR RI warna Kuning,  surat suara anggota DPD RI warna Merah dan surat suara presiden berwarna abu-abu.
“Calon pemilih memang harus mengenal bentuk dan warna surat suara sejak sekarang. Sehingga memudahkan saat mencoblos,” kata Ashari.
Saat coblosan, kata dia, pemilih yang tidak berada di domisilinya masih tetap dapat mencoblos menggunakan form A5. Sedangkan yang mencoblos di kecamatan yang berbeda, namun di dapil yang sama, maka pemilih tersebut mendapat empat surat suara. Yakni surat suara calon presiden, anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi.
Sedangkan jika pemilih asal Kota Malang pindah mencoblos di Kabupaten Malang, maka akan tetap mendapat empat surat suara. Karena Kota Malang dan Kabupaten Malang masih dalam satu dapil pada pemilihan DPR provinsi dan DPR RI.
Penduduk yang menggunakan hak pilihnya diluar kota domisili, mendapat dua surat suara. Surat suara yang didapat yaitu surat suara calon presiden dan DPD RI saja. Penyebabnya karena berbeda dapil kab/kota dan dapil provinsi.
“Sedangkan jika mencoblos di luar provinsi domisili, maka hanya mendapat satu surat suara. Yaitu surat suara pemilihan presiden,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner  KPU Kota Malang Divisi Perencanaan dan Data, Deny Bachtiar mengatakan, pemilih harus memastikan sudah terdaftar dalam DPT atau belum. DPT yang ditempel di kelurahan dengan NIK berbintang. Hal ini dikarenakan untuk menjaga privasi pemilih.
Sedangkan DPTb merupakan pemilih yang terdaftar di DPT dengan menunjukkan e-KTP. Deny  juga menyinggung  tentang pendataan tuna grahita. “Bahwa yang didata oleh KPU, bukan orang gila yang dipinggir jalan. Tetapi KPU akan mendata penduduk yang gangguan mental, nantinya akan diverifikasi oleh tim ahli untuk memutuskan apakah yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya,” tukasnya. (ica/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :