Khofifah-Emil Dinilai Beri Solusi Konkrit


SURABAYA - Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai berdasarkan debat Pilgub Jatim putaran dua, duet kandidat Khofifah-Emil paling menguasai panggung. Penjelasan pasangan calon (paslon) nomor urut satu tersebut dinilai sangat detail.
“Secara umum kedua paslon sudah sukses membahas masalah utama ekonomi di Jatim, yakni kesenjangan. Tetapi dari segi subtansi saya melihat program usulan paslon satu lebih realistis dan konkrit,” kata Rumayya, Rabu (9/5).
Dalam debat yang berlangsung dua setengah jam itu, Khofifah-Emil  menyuguhkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berupa angka yang  lantas diimbangi dengan program penyejahteraan masyarakat. Inilah yang dilihat Rumayya lebih bisa diwujudkan.  
"Misal dalam program pertanian, paslon nomor satu secara komprehensif membahas 4 komoditas utama Jatim (beras, jagung, gula & garam) dengan strategi unik untuk masing-masing komoditas. Sedangkan paslon nomor urut dua hanya membahas tentang beras," urainya.
Rumayya menilai, program stabiliasai harga pangan yang ditawarkan nomor urut dua tidak relevan. Pembentukan BUMD pangan yang ditawarkan terlalu utopis dan birokratik. Tidak sesuai dengan realitas keuangan daerah,  menilik kenyataan sebagian perusahaan plat merah milik Jatim dalam kondisi tidak sehat.
Masih menurut Rumayya,  program Khofifah-Emil, lebih pro-rakyat kecil. Lebih realistis dengan melakukan sinkronisasi dalam siklus penanaman antar petani. “Dengan begitu tidak terjadi over supply saat panen. Program ini tidak hanya menyasar akar masalah dari kestabilan harga tapi juga hemat ongkos dari sisi anggaran," bebernya.
Mengenai pengentasan pengangguran, pengembangan UMKM yang ditawarkan Khofifah-Emil, dikatakan Rumayya lebih bisa menyerap tenaga kerja banyak. Karena sektor ini dianggap bersifat padat karya. Sehingga dalam menciptakan lapangan kerja efeknya sangat besar. Berbanding dengan model yang ditawarkan pasangan calon lain, dimana menggunakan hitungan-hitungan penciptaan lapangan kerja melalui PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri). Model ini dinilai sangat beresiko dan tidak akurat.
"Mengingat sektor ini bersifat pada modal, terlebih lagi jenis lapangan pekerjaan yg diciptakan PMA/PMDN akan cenderung membutuhkan pekerjaan dengan pendidikan yang tinggi, sedangkan sebagian besar angkatan kerja di Jatim masih berpendidikan rendah. Apalagi tidak ada jaminan bahwa lapangan kerja yg diciptakan PMA/ PMDN akan diisi oleh pekerja dari Jatim," urainya.
Sementara itu, Ketua HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia) Ahmad Nawardi terkait program peningkatan produktifitas garam. Dia menilai program Khofifah-Emil terkait peningkatan produktifitas garam sangat ditunggu masyarakat Madura. Baginya masalah garam tidak hanya cukup didorong saja. Melainkan harus ada program khusus tentang penanganan garam di Madura. “Soalnya madura punya potensi. Lahan garamnya cukup luas,” kata Nawardi.
Dengan peningkatan produksi garam di Madura, lanjutnya, dapat mengurangi impor yang selama ini selalu dilakukan. Kebutuhan garam nasional bisa dipasok dari pulau yang juga disebut sebagai pulau garam tersebut. (bae/nug/jpg/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :