KPU Bawa 100 Boks Bukti Sengketa Pileg di MK


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan dokumen dan bukti jawaban sekitar seratus boks untuk menghadapi sidang PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana sengketa Pileg akan dimulai pada Selasa 9 Juli 2019.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyampaikan salah satu jenis bukti yang diregistrasi KPU adalah formulir C1 atau bukti penghitungan suara di TPS. "Kita sih tadi menghitung sekitar hampir seratus (boks), tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus," kata Wahyu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/7).
Ia berujar, berkas-berkas tersebut merupakan hasil dari pertemuan KPU RI dengan perwakilan KPU daerah sejak Senin (1/7) lalu. Menurut Wahyu, KPU bersama lima firma hukum telah siap menghadapi 260 gugatan dari 20 partai politik di MK. "Tentu KPU dalam posisi akan berupaya bersama tim hukum untuk mempertahankan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU di setiap tingkatan," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU belum memastikan akan menghadirkan saksi atau di setiap perkara. Kata dia, tak menutup kemungkinan KPU juga tak menghadirkan saksi jika gugatan dari partai politik tidak begitu kuat. "Kalau sudah masuk ke pemeriksaan, baru kita melihat yang didalilkan apa saja. Baru kita bisa mengatur strategi, apakah perlu kita menyiapkan saksi," ucap Hasyim.
Sidang PHPU Pileg di MK akan dimulai Selasa 9 Juli 2019. MK punya waktu 30 hari kerja atau hingga 9 Agustus 2019 untuk memutus perkara. Menurutnya, KPU  menyerahkan bukti dan jawaban terhadap 260 gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/7). Sebanyak 250 gugatan berkaitan dengan penetapan perolehan suara DPR dan DPRD, sedangkan sepuluh lainnya terkait DPD. "Jawaban gugatan pileg di MK kita serahkan tanggal 5 Juli," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Evi menyampaikan sejak Senin (1/7), KPU telah memanggil anggota KPU daerah yang akan menghadapi gugatan di MK.
Pertemuan itu digelar untuk menyiapkan dokumen jawaban dan bukti untuk sidang MK. Sebab, KPU RI yang nantinya mewakili seluruh daerah di MK. "Hari ini dirampungkan pengumpulan bukti dan jawaban. Nanti KPU RI yang serahkan, jawaban beserta bukti-buktinya," ujarnya.
Sebelumnya, KPU menghadapi 260 gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019. Gugatan itu berasal dari dua puluh partai politik. Sebanyak 35 gugatan berasal dari Partai Berkarya. Kemudian Partai Demokrat dengan 23 perkara, Partai Gerindra 21 perkara, PDIP 20 perkara, Partai Golkar 19 perkara, PKB 17 perkara, dan Partai Nasdem 16 perkara.
Selanjutnya ada PAN 16 perkara, Partai Hanura 14 perkara, PPP 13 perkara, PKS 13 perkara, PBB 12 perkara, Partai Perindo 11 perkara, Partai Garuda 9 perkara, PKPI 3 perkara, PSI 3 perkara. Lalu setiap partai lokal Aceh mengajukan masing-masing satu perkara. Sidang pendahuluan akan digelar 9 Juli 2019. MK memiliki waktu hingga 9 Agustus 2019 untuk memutus semua perkara tersebut. (cnn/det/udi)

Berita Terkait