KPU dan DPR Godok Pilkada Serentak 2020 Pekan Depan


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal membahas persiapan Pilkada Serentak 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin 8 Juli mendatang. Pembahasan ini dilakukan usai tahapan Pileg dan Pilpres 2019 selesai dilakukan dan tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pileg. "Kita RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR tanggal 8 Juli besok," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/7).
Arief mengatakan RDP dengan DPR pekan depan itu merupakan tindak lanjut dari rancangan peraturan KPU yang baru. Uji publik rancangan PKPU Pilkada Serentak 2020 sudah digelar pada Senin (24/6) lalu dan bakal jadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun depan. "Kalau besok yang dibahas tahapannya saja, tahapan kampanye, tahapan pencalonan," tuturnya.
Adapun RDP itu rencananya akan dihadiri unsur pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurus daftar penduduk potensial pemilih (DPPP). Sekadar informasi Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Pilkada ini akan memecahkan rekor dengan jumlah wilayah terbanyak, yakni 270 daerah.
Selain itu, KPU akan menggunakan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 mendatang. Arief Budiman mengatakan, atas dasar itu, daftar pemilih yang digunakan saat ini masih akan dikelola kembali agar bisa digunakan kembali tahun depan. "Ini jadi basis awal, dia akan menjadi sumber data untuk disinkronkan dengan DPPP (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) yang terakhir. Nah, itulah nanti yang jadi DPS (daftar pemilih sementara)," kata Arief.
Arief mengatakan pemutakhiran DPT nantinya akan dilakukan saat sudah mendekati waktu peluncuran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, atau pada 23 September 2019. Pemutakhiran, kata Arief, dilakukan atas evaluasi DPT Pilpres 2019 yang menuai banyak kritik. Selain itu pun untuk menyesuaikan dengan pertambahan jumlah pemilih. "Setiap catatan, masukan, kalau memang itu harus membuat DPT diperbaiki, dikoreksi, tentu kita akan lakukan koreksi," ucapnya.
DPT buatan KPU menuai banyak kritik selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Data pemilih ganda dan invalid jadi isu yang menyertai daftar pemilih beberapa waktu belakangan. Terkait hal tersebut, KPU bahkan sampai melakukan perbaikan sebanyak tiga kali. Permasalahan DPT juga masuk dalam salah satu dalil gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, empat hari lalu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 akan digelar serentak di 270 daerah, sembilan di antaranya tingkat provinsi atau pemilihan gubernur-wakil gubernur.
Untuk itu, setelah gelaran Pilpres dan Pemilu 2019 selesai dengan penetapan hasil, pihaknya langsung tancap gas melakukan persiapan untuk Pilkada serentak 2020. "Kita rampungkan dulu, kami uji publik PKPU-nya. Kemudian pekan depan kita FGD, kita matangkan," tutur Viryan.
Viryan menyebut setelah uji publik dan diskusi menghasilkan rekomendasi yang matang, KPU baru akan menetapkan pengesahan PKPU itu. "Agar rencana pelaksanaan pilkada pada 23 September merupakan ketetapan resmi dari KPU," ujar dia.
Menurut Viryan, yang sudah dapat dipastikan adalah bulan pelaksanaan pemungutan suara pilkada yakni pada September. Sementara itu, penentuan tanggal masih merupakan rencana yang disusun KPU. (cnn/det/udi)

Berita Terkait