KPU Segera Tetapkan Anggota DPRD Terpilih


MALANG - Penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih periode 2019 - 2024, sepertinya bakal lebih cepat. Tidak lagi harus menunggu satu bulan. Pasalnya, dua gugatan yang diajukan calon legislative ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pileg 2019 lalu, telah dicabut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang, Abdul Fatah, seusai sidang di MK Selasa (9/7) siang. Dengan demikian, tidak lagi ada sidang atau pemeriksaan lanjutan atas gugatan tersebut. "Dua gugatan dari PAN dan PKB sudah dicabut. Pencabutan disampaikan dalam sidang terbuka di MK," ujar Abdul Fatah.
Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih tertunda. Alasannya, karena masih ada gugatan dari calon legislative ke MK. Calon legislative (Caleg) menggugat karena perolehan suaranya tidak sama dengan penghitungannya.
Pertama adalah Caleg DPRD Kabupaten Malang, Dapil VI (Lawang, Singosari dan Pakis) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pada sidang pendahuluan, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang, memberikan kesempatan pada pemohon untuk membacakan permohonan gugatan. Kuasa hukum dari pemohon, yakni baik PAN dan PKB sama-sama menyatakan mencabut gugatannya. "Alasan pencabutan tidak disampaikan dalam sidang. Kuasa hukum pemohon hanya menyampaikan mencabut gugatannya. Pencabutan disampaikan masing-masing kuasa hukum, karena sidangnya juga terpisah," jelasnya.
Dengan pencabutan tersebut, lanjut Fatah, maka gugatan atas PHPU tersebut gugur. Hanya saja, apakah pencabutan gugatan itu nantinya dicantumkan dalam putusan, masih belum diketahui. Karena kewenangan berada pada MK. Namun demikian, dengan pencabutan gugatan itu, KPU Kabupaten Malang secepatnya akan menyampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim. Sehingga penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih, bisa segera diproses.
"Waktunya kapan (penetapan anggota DPRD, red.), masih harus menunggu petunjuk dari KPU RI. Pastinya bisa dipercepat, karena sudah tidak ada lagi sidang lanjutan gugatan," pungkas mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang ini. (agp/udi)

Berita Terkait