Masa Tenang, Bawaslu Mulai Turunkan Seluruh APK


MALANG - Hari ini mulai memasuki masa tenang pemilu. Segala bentuk kampanye tidak boleh dilakukan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang akan melakukan penurunan seluruh alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di Kota Malang mulai hari ini.
Penertiban ini akan melibatkan Polres, Kodim, pihak kecamatan, Bangkesbangpol dan Satpol PP. Penertiban APK akan dimulai Satgas yang terhimpun di setiap kecamatan.
Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa, mengatakan bahwa pada hari pelaksanaan pemilu semua APK dipastikan telah dicopot semua. “Peraturannya APK tanggal 17 April harus turun seluruhnya,” ujarnya.
Selain itu, partai politik juga akan dilibatkan untuk menertibkan APK masing-masing caleg dan capres. penertiban bersama pihak-pihak terkait ini akan dimulai hari ini pukul 08.00 hingga tanggal 16 April pukul 00.00.
Pelanggaran kampanye di Kota Malang didominasi pelanggaran APK. Pelanggaran APK dari Desember 2018 hingga April 2019 mencapai ribuan.  Pada bulan Desember hingga Februari terdapat 2255 pelanggaran. Setelah itu, Bawaslu melakuan penertiban lagi dan berhasil mengamankan 2.804 APK.
Menurut Alim, Kota Malang berada pada posisi tingkat kerawanan sedang. Artinya, kondusifitas pelaksanaan pemilu harus benar-benar diperhatikan dengan mengajak seluruh elemen pemangku kebijakan agar ikut menyukseskan pemilu.
Hal yang harus diprioritaskan demi menekan kerawanan adalah persoalan hak pilih. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan perpanjangan waktu pengurusan form A5 hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara agar tercipta kondusifitas. Untuk diketahui, Kota Malang masuk 3 besar pengurus form A5 terbanyak di Provinsi Jawa Timur.
Antisipasi juga dilakukan dengan memantau proses distribusi surat suara dari kecamatan ke kelurahan-kelurahan. Bawaslu tidak ingin pemilu kali ini tercoreng tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Pelanggaran lain yang relatif sedikit selama ini ditangani Bawaslu adalah pelaporan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kampanye aktif yaitu sebanyak 4 orang. Dalam kasus pidana, terdapat 2 kasus yang ditangani.
“Dua Kasus sudah kami register pidana. Satunya lepas, dan satu lagi masih proses yaitu terkait dugaan kampanye yang dilakukan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir saat mengisi kuliah tamu di Universitas Brawijaya,” kata Alim. (mg2/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :