PDIP dan PKB Tertinggi, Ketua DPRD Tetap PDIP


MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang akhirnya menetapkan anggota DPRD terpilih, Sabtu (27/7) siang di Regent's Park Hotel. Penetapan anggota dewan terpilih periode 2019 – 2024 itu, setelah ada surat petunjuk dari KPU RI.
"Surat dari DPR RI kami terima kemarin (Jumat, red). Menindaklanjuti surat tersebut, hari ini (Sabtu, red) langsung kami lakukan penetapan perolehan kursi Partai Politik (Parpol) dan nama-nama calon anggota DPRD terpilih dari hasil Pemilu 2019," ungkap Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini.
Ada 50 nama anggota dewan terpilih yang bakal menempati kursi DPRD Kabupaten Malang, periode 2019 - 2024. Dari 50 kursi tersebut, ada dua Parpol yang sama mendapat kursi tertinggi. Yakni PKB dan PDI Perjuangan, mendapat 12 kursi. "Sisanya untuk beberapa Parpol lainnya, seperti Golkar mendapatkan 8 kursi," ujarnya.
Dikatakan, penetapan anggota dewan terpilih Kabupaten Malang itu baru dilakukan Sabtu (27/7) karena menunggu petunjuk dari KPU RI. Berbeda dengan Kota Malang dan Kota Batu yang memang sudah melakukan penetapan terlebih dahulu, karena tidak ada sengketa PHPU.
Kabupaten Malang, sebelumnya dalam buku register perkara konstitusi (BRPK) ada gugatan PHPU dari PKB. Namun gugatan tersebut akhirnya dicabut, dan baru dibacakan dalam putusan dismissal pada 22 Juli lalu.
"Dari putusan dismissal itulah, akhirnya KPU RI mengeluarkan surat petunjuk untuk melakukan penetapan pada 25 Juli 2019. Surat petunjuk baru kami terima tanggal 26 Juli, sehingga langsung kami tindaklanjuti dengan melakukan penetapan hari ini (Sabtu, red)," jelasnya.
Hasil dari penetapan anggota dewan terpilih yang disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Malang serta Parpol peserta Pemilu, akan menjadi dasar untuk pelantikan pada 30 Agustus 2019. "Pelantikan dilakukan pada 30 Agustus, karena masa akhir jabatan anggota DPRD lama (periode 2014 - 2019) pada tanggal tersebut. Sehingga tidak boleh sampai ada kekosongan," terangnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, mengatakan meskipun perolehan kursi sama dengan PKB, namun jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten Malang nantinya masih milik PDI Perjuangan. Hal ini, karena perolehan jumlah suara dalam Pileg 2019 lalu, PDI-P masih tertinggi daripada PKB.
Hanya saja, Wakil Ketua I DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini, memastikan bahwa dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Ketua DPRD. Pasalnya, dalam aturan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali sebagai ketua dewan. "Saya ini sudah dua kali, sehingga tidak boleh lagi menjabat ketua. Dalam aturannya sudah jelas, dan nantinya siapa yang akan menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang, keputusannya ada pada DPP," ujarnya.
Ada beberapa nama yang berpeluang untuk menjadi Ketua DPRD. Syaratnya adalah anggota DPRD lama yang kembali terpilih. Ada dua nama paling berpeluang, yakni Didik Gatot Subroto serta Darmadi.
Muhammad Arbayanto, Ketua KPU Jawa Timur, mengatakan bahwa di Jatim pada hasil Pileg 2019, ada 34 sengketa yang masuk dalam buku register perkara konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 34 sengketa tersebut, untuk 19 kota dan kabupaten.
"Salah satunya Kabupaten Malang, yang ada satu sengketa dari PKB. Namun gugatan PHPU tersebut, pada awal sidang sudah dilakukan pencabutan. Sehingga tidak sampai mengikuti tahapan sidang," paparnya. (agp/udi)

Berita Terkait