PDIP-PKB, Belum Bisa Bahas PAW


MALANG - Kekosongan kursi di DPRD Kota Malang tampaknya sulit terisi jika melihat dua sikap Parpol besar penguasa kursi. PDIP yang memiliki 11 kursi dan PKB dengan enam kursi, sama-sama menunggu ketika ditanya soal kekosongan kursi dewan, kemarin. PDIP meminta Pemkot Malang proaktif ke Mendagri, sedangkan PKB mengaku masih akan mengkaji Pergantian Antar Waktu (PAW).
DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur mendesak Pemkot Malang untuk segera mengupayakan keputusan resmi terkait kondisi parlemen di Kota Malang. Pasalnya partai-partai yang anggotanya tersangkut kasus hukum seperti PDI Perjuangan belum dapat menentukan langkah jika keputusan dari Kemendagri belum diterima.
Hal ini ditegaskan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur Sri Untari kepada Malang Post kemarin siang. Untari sapaan akrabnya, menjawab saat ditanya langkah PDI Perjuangan menggantikan posisi Ketua DPRD Kota Malang dan Ketua DPC PDI Perjuangan.
Perlu diketahui, saat Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kota Malang sebelumnya, Moh Arief Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka. PDI Perjuangan tidak memakan waktu lama menggantikan posisi Ketua DPRD Kota Malang kepada Abd Hakim.
“Kalaupun kami melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu,red) nanti siapa yang mengukuhkan atau melantik. Pimpinan sidang saja tidak ada,” ujar Untari balik bertanya kepada Malang Post.
Menurut Untari hal paling pokok adalah berada di jabatan kepala daerah Kota Malang. Mengenai siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengukuhkan dan melantik ketika jabatan itu saja saat ini tidak ada. Hanya dipegang oleh Pjs Walikota saja.
Di mana, dalam UU MD3 belum ada pasal yang mengatur situasi seperti ini. Untari menegaskan jika hal langkah yang mereka lakukan adalah menunggu keputusan tertinggi.
“Situasi seperti ini kan tidak pernah terjadi ya dimanapun. Terlebih di Kota Malang, baru kali ini. Maka kita pun penuh pertimbangan. Partai juga membahas ini terus dan tetap saja, situasinya sulit. Maka kami akan tunggu keputusan dari Mendagri soal ini,” ungkapnya.
Untari menambahkan saat ini Pemkot Malang melalui Pjs Walikota harus segera menyurati Kemendagri terkait kasus yang terjadi di tubuh Pemerintah Kota Malang dan parlemennya. Pihaknya pun terus melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mendesak hal ini.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Malang Ir. Bambang Suharijadi saat dimintai tanggapan mengatakan perihal menyurati Kemendagri, Pemkot Malang atau PJS Walikota memang sedang melakukan proses tersebut.
“Memang sedang diproses untuk menyurati Kemendagri kok. Kita tunggu saja dalam waktu dekat surat pasti dikirim kesana,” tandasnya kemarin.
Sementara itu di tubuh DPRD Kota Malang, Fraksi PDI Perjuangan memiliki jatah kursi yang sangat straregis yakni Ketua DPRD Kota Malang. Kursi jabatan lainnya yang strategis adalah tiga Wakil Ketua DPRD Kota Malang.
Di mana kursi wakil-wakil DPRD Kota Malang ini diisi fraksi-fraksi lain seperti Golkar, Demokrat dan PKB. Empat kursi strategis ini kosong pasca seluruh anggota yang mendudukinya masuk dalam list tahanan KPK belum lama ini. dan tidak dapat menjalankan fungsinya.
Salah satu Fraksi, yakni Fraksi Golkar menanggapi jika hal ini masih akan dibincangkan lebih jauh dalam tubuh partai. Dikarenakan kondisinya yang juga sulit untuk menentukan sikap.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPC Partai Golkar Kota Malang Choeroel Anwar kepada Malang Post kemarin.
“Memang belum ada pembicaraan arah kesana. Kewenangan ini lebih kepada pimpinan pusat partai. Fraksi hanya  berkewajiban menjalankan amanah partai. Biar partai nanti yang mengaturnya sesuai mekanisme,” tandasnya.
Sementara itu beberapa jabatan ketua fraksi pun kosong di DPRD Kota Malang. Karena beberapa anggota dewan yang masuk dalam tahanan KPK, juga seorang ketua fraksi salah satunya dari Fraksi PPP Kota Malang.
Terkait ditahannya Ketua Fraksi PPP Kota Malang yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kota Malang Heri Pudji Utami, DPC PPP Kota Malang masih mengusung asas praduga tidak bersalah pada kadernya tersebut.
“Belum ada pembahasan apa-apa soal PAW. DPC dan PAC solid sampai sekarang dan masih tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,” tegas salah satu pengurus DPC PPP Kota Malang Bobby Hakim Junior kemarin.
Ia menegaskan jika DPC PPP Kota Malang belum membicarakan soal PAW kadernya yang tersangkut hukum sampai keputusan hukum benar-benar didok di pengadilan.
Terpisah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB belum bersikap terkait dengan ditahannnya tiga anggota DPRD dari Fraksi PKB. Alasannya jelas, DPP lebih dulu melakukan pengkajian terkait kasus yang menimpa mereka.

Berita Terkait

Berita Lainnya :