Pembersihan APK Dilakukan Caleg Atau Paslon


MALANG - Minggu (14/4) hari ini, mulai masuk masa tenang Pemilu 2019. Namun pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Malang, baru dilakukan sehari sebelum pencoblosan. Sehingga masih ada sisa waktu dua hari, APK yang terpasang di sepanjang jalan akan dilepas atau dibersihkan.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva. Menurutnya, pembersihan APK atau atribut kampanye, dilakukan sehari sebelum pemungutan, yakni pada 16 April, semua APK yang terpasang harus bersih. "Paling lambat tanggal 15 April pukul 24.00 APK harus sudah dibersihkan. Sehingga pada 16 April, sehari sebelum pemungutan suara sudah tidak lagi ada atribut kampanye," ungkap George da Silva kepada Malang Post, Sabtu (13/4).
Pembersihan APK lanjutnya, dilakukan oleh calon legislative (Caleg) atau tim pemenangan pasangan calon (Paslon) Presiden RI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 34 ayat 8 PKPU nomor 23 tahun 2018, tentang atribut atau APK, yang harus dibersihkan oleh Caleg atau Paslon sehari sebelum pemungutan suara. "Kalau pada 16 April nanti masih ada APK yang terpasang, maka Bawaslu bersama dengan Satpol PP Kabupaten Malang dan petugas trantib kecamatan akan melakukan gerakan pembersihan APK," jelasnya.
Karenanya, sebelum Bawaslu yang mengambil tindakan pembersihan APK, Bawaslu akan memberikan imbauan kepada para Caleg dan Paslon untuk membersihkan. Sekecil apapun APK yang terpasang harus dibersihkan.
Selain itu, George juga mengingatkan kepada seluruh Caleg ataupun tim pemenangan Paslon, untuk tidak melakukan pelanggaran pada masa tenang. Misalnya, dengan memberikan atau membagikan uang dan barang. Termasuk memberi janji kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Ketika ada pelanggaran, maka Bawaslu tidak akan segan memberikan sanksi. Sesuai dengan pasal 523 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2015, tentang setiap pelaksana, penyelenggara ataupun tim yang memberikan barang atau janji akan diberikan sanksi. "Sanksinya berupa kurungan penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp 48 juta," tuturnya.
Sedangkan ketika memberikan janji atau barang, pada saat hari H pencoblosan, maka sesuai pasal 523 ayat 3, akan dijerat dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 36 juta. "Untuk sanksi pemberian barang atau janji pada hari H ini, bisa dijeratkan kepada siapapun orangnya yang melakukan pelanggaran," bebernya.
Karenanya, untuk mengawasi adanya pelanggaran selama masa tenang, Bawaslu meminta 8409 pengawas yang tersebar di seluruh TPS untuk mengawasi ketat. Begitu menemukan adanya pelanggaran segera dilaporkan ke Bawaslu. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :