PKB Sedikit Tenang, Kondisi PDI-P Kritis


MALANG - Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Kota Malang sejak Rabu (9/8) lalu, membawa Kota Malang dalam situasi tegang. Utamanya para pelaku politik yang sedang giat melakukan persiapan Pilkada 2018. Peta politik bisa berubah.
Kedatangan KPK bisa dijadikan agenda politik yang mempengaruhi reputasi pelaku politik Kota Malang jelang Pilkada 2018. Hal ini disampaikan pakar politik, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang, Ibnu Asqori Pohan, S.Sos, MA, kepada Malang Post, Jumat (11/8).
“Kalau ada yang melihat dari perspektif Pilkada, bahwa ada agenda besar dari kedatangan KPK di pemerintahan Malang, yang konteksnya ingin menjatuhkan kredibilitas pelaku politik pada publik Malang, hal itu bisa saja terjadi dan sah-sah saja,” jelasnya.
Penggeledahan balai kota dan kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemarin, bisa dijadikan amunisi untuk menghadang langkah incumbent H Moch Anton untuk maju kembali dalam Pilkada 2018. Bahwa anak buahnya ada yang terseret KPK. Akan tetapi, lanjut Ibnu, kejadian tersebut tidak bisa dimaknai sesimpel itu. Pasalnya, menurut Ibnu, publik Kota Malang tidak akan terpaku pada satu hal dalam menentukan pilihan dalam Pilkada.
Banyak pengalaman di Indonesia, pelaku politik yang tersangkut masalah pidana bisa menang dalam pemilihan. Bahkan, lanjut Ibnu, ada yang harus dilantik saat dalam tahanan. Contohnya, pasangan Khamamik dan Ismail Ishak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bawanglatak, Menggala.
Karena itu, lanjut Ibnu, bila ingin menginterpretasikan kedatangan KPK dengan agenda politis, memang bisa terjadi, akan tetapi tidak menjadi faktor utama pandangan publik dalam menentukan pilihan. “Bagi incumbent (Abah Anton), kejadian ini bisa menjadi sebuah keuntungan. Kembali kepada strategi petahana dan tim untuk bisa memenangkan hati publik akan isu ini,” paparnya.
Namun, untuk PDI Perjuangan, Ibnu menilai kondisinya memasuki fase kritis. Apalagi, jika PDI-P tidak dapat memanfaatkan isu ini, bisa membuat partai dengan kursi terbanyak di dewan itu kolaps.  “Tapi, momen ini justru penting bagi PDI-P untuk bisa melihat apakah memang mesin partai mereka bekerja. Inilah saatnya kader-kader terbaik PDI-P turun dan gerilya ke basis-basis massanya untuk bisa meyakinkan dan memenangkan pemilih,” tegasnya.
Ibnu juga memandang, situasi politik saat ini terbilang unpredictable atau tidak bisa ditebak. Jika hanya karena persoalan Arief Wicaksono menjadi tersangka akan membuat PDI-P jatuh dan gagal dalam Pilkada, ia tidak yakin sepenuhnya.
“Politik ini bisa dikatakan unpredictable terlebih dalam konteks situasi sekarang. Karena secara nasional pun, PDI-P hampir tidak bisa lepas dari isu korupsi. Tetapi ya kader-kadernya tetap banyak yang menang di berbagai daerah,” paparnya.
Sementara itu Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah belum mau berkomentar soal kondisi partainya yang kritis menurut pengamat politik. Dihubungi Malang Post tadi malam, Basarah memilih tidak menjawab dan berdalih sedang ada rapat. "Maaf, saya rapat," katanya.
Respon serupa juga dilakukan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari. Saat Malang Post menghubungi nomor ponselnya, hanya terdengar nada sambung namun tidak diangkat. Begitu juga pesan WhatsApp, tidak dibalas oleh Untari.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang H Sutiaji yang mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Malang di PDI Perjuangan juga enggan berkomentar. Dia memilih diam lantaran takut ucapan yang keluar menjadi fitnah dari orang lain. "Wah jangan saya, nanti malah muncul fitnah lagi. Maaf, saya tidak mau komentar ya," katanya..(ica/ira/han)

Berita Lainnya :