Tahun Kedua Optimalkan Sinergi


 
MALANG – Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim III semakin menguatkan sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II. Tahun ini, merupakan tahun kedua untuk Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. 
Kepala Kanwil DJP Jatim III, Rudy Gunawan Bastari mengungkapkan, tujuan utama dari sinergi tersebut adalah untuk mewujudkan satu kemudahan prosedural melalui integrated sistem dan prosedur. Pada sinergi yang dijalin tahun 2017 lalu, kedua kantor tersebut berhasil menghimpun penerimaan lebih dari 100 persen.
“Dalam sinergi ini, ada lima program yang kami akan lakukan bersama, yakni Joint Analysis, Joint Visit, Joint Audit, Joint Investigation dan Joint Assistance,” ungkap Rudy pada Malang Post, kemarin.
Rudy menjelaskan, program Joint Analysis merupakan pertukaran data, informasi dan analisis untuk potensi penerimaan pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Nantinya, rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang program tersebut adalah pemberlakuan Single Identity Number, yakni peleburan identitas Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Pada program Joint Visit diwujudkan dengan melakukan kunjungan ke beberapa WP yang bergerak di bidang industri pengolahan tembakau, Joint Audit melakukan kerjasama untuk keperluan audit, Join Investigation melakukan kerjasama dalam proses penanganan serta Joint Assistance untuk pemberian bimbingan mengenai pemanfaatan fsilitas fiscal di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. 
“Sinergi yang dibangun DJP dan DJBC akan diteruskan dengan tim perpajakan, instansi di luar Kementerian Keuangan, pelaku usaha serta penegak hukum. Kami akan bingkai dengan Collaborative Compliance. Dengan kerjasama yang baik ini, kami berharap target penerimaan negara dapat tercapai dan mampu memperkuat APBN 2018,” jelas dia.
Rudy menambahkan, target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kanwil DJP Jatim III tahun 2018 sebesar Rp 31,53 triliun.
“Sampai dengan bulan April 2018 ini, pencapaiannya baru sekitar 14 persen. Lepas bulan April, produksi tembakau lagi gencar-gencarnya. Kami berharap hal tersebut bisa mendongkrak penerimaan pajak. Sebab, sekitar 70-80 persen penerimaan pajak kami dipengaruhi dari hasil tembakau,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Jatim II, Agus Hermawan menambahkan, pihaknya juga akan mengadakan program optimalisasi penerimaan dari PPn dan PPh melalui analisa pemesanan pita cukai oelh Pengusaha Hasil Tembakau (rokok). Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan kegiatan ndustri hasil tembakau melalui database PPnn di DJP dan melindungi masyarakat dari peredaran barang illegal. 
“Dalam hal ini, kami mendorong perusaahan bisa berkompetisi secara sehat. Jika satu perusahaan taat membayar pajak, maka perusahaan yang lain juga harus membayar pajak. Ini prinsip persamaan," tegas Agus
Untuk mendukung program tersebut, selama bulan Maret hingga pertengahan April 2018, mereka melaksanakan ‘Operasi Gempur’ secara serentak. Untuk wilayah Jatim II, berhasil mendapatkan 486 ribuan rokok illegal dan 761 liter minuman keras illegal. Potensi kerugian negara sekitar Rp 333,5 juta.
“Tahun ini, target penerimaan pajak kami berada di angka Rp 37,64 triliun. Realisasinya sekitar Rp 2 triliun,” tandas dia. (tea/nda)

Berita Terkait