OJK Warning Pergadaian Swasta


MALANG - Sebelum tanggal 29 Juli 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memberikan peringatan alias warning kepada para pengusaha pergadaian swasta supaya segera mendaftarkan badan usahanya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan OJK seporti sudah tertuang dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian untuk mempermudah pengawasan pergadaian swasta yang ada.
Kepala OJK Malang Widodo mengatakan, segala bentuk usaha pergadaian swasta harus segera didaftarkan ke OJK dengan batas waktu hingga dua tahun setelah peraturan tersebut diberlakukan. “Hal ini dilakukan supaya pergadaian swasta tersebut legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Pendaftaran ini kami beri batas waktu hingga 29 Juli 2018, semua wajib daftar,” ujarnya kepada Malang Post.
Ketika ditemui di ruang kerjanya, dia menuturkan, sekitar tahun 2019, pihaknya akan memberikan tindakan tegas bagi para pengusaha pergadaian swasta yang masih belum mendaftarkan usahanya tersebut. “Kami akan lakukan tindakan tegas, mulai dari pembekuan usaha hingga penutupan. Aturan tersebut sudah merupakan peringatan bagi para pengusaha agar segera mendaftar. Lebih dari batas itu, ya kami akan lakukan tindakan,” tegasnya.
Widodo juga menambahkan, aturan tersebut harus segera dijalankan demi kepentingan konsumen. Lantaran pihaknya juga tidak ingin para konsumen menjaminkan barang maupun jasa kepada lembaga keuangan tanpa ada yang mengawasi. “Kami lebih mengutamakan untuk perlindungan konsumen, supaya terlindungi,” ujar dia.
Sejauh ini, memang masih belum ada lembaga pergadaian di wilayah kerja OJK Malang, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu hingga Pasuruan yang melakukan pendaftaran. Menurut Widodo, para pengusaha pergadaian tersebut merasa masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan pendaftaran. “Biasanya, mereka baru mendaftar ketika injury time, mendekati batas akhir. Persyaratan untuk segera mendaftarkan diri tersebut juga tidak sulit,” tambah pria berkacamata ini.
Para pengusaha yang mendaftarkan tersebut harus memiliki badan hukum, akta pendirian, identitas usaha, foto outlet hingga pengalaman gadai. “Nah, setelah terdaftar, izin usaha pergadaian tersebut berlaku tiga tahun setelah didaftarkan. Untuk mendapatkan izin tersebut, mereka juga harus memiliki juru taksir yang punya sertifikasi, kami juga akan mengecek darimana dia mendapatkan modalnya,” pungkasnya.(tea/lim)

Berita Terkait