magista scarpe da calcio OJK Imbau Pegadaian Laporkan Usahanya


OJK Imbau Pegadaian Laporkan Usahanya


MALANG - Sekitar satu tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga regulasi berupa surat edaran yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha pegadaian syariah, konvensional, dan perizinan usaha perusahaan pegadaian.
Dalam pelaksanaannya, hingga hari ini, baru sekitar 9 lembaga pegadaian swasta yang mendaftarkan diri dan mendapatkan izin usaha dari total 462 pegadaian swasta yang berhasil terdata oleh OJK Malang. Padahal, batas akhir pendaftaran berlaku sejak dua tahun setelah aturan tersebut keluar, yaitu sekitar bulan Juni 2018.
Kepala OJK Malang, Widodo mengatakan, segala bentuk usaha pegadaian swasta harus segera didaftarkan ke OJK dengan batas waktu hingga dua tahun setelah peraturan tersebut diberlakukan. “Hal ini dilakukan supaya pegadaian swasta tersebut legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Pendaftaran ini kami beri batas waktu hingga tahun depan, semua wajib daftar,” terang dia kepada Malang Post, kemarin.
Sampai dengan akhir Juli 2017, baru ada sekitar sembilan pegadaian swasta yang mendaftarkan diri di OJK dan telah mendapatkan izin usaha. Diantaranya, PT. HBD Indonesia, PT. Gadai Pinjam Indonesia, PT. Sarana Gadai Prioritas, KSP Mandiri Sejahtera Abadi, KSU Dana Usaha, PT. Rimba Hijau Investasi, PT. Mas Agung Sejahtera, PT. Surya Pilar Kencana dan PT. Mitra Kita. “Dari 462 usaha tersebut, sebanyak 271 adalah koperasi yang menjalankan usaha gadai dan 191 merupakan usaha gadai swasta,” ujar dia.
Ketika ditemui di ruang kerjanya, dia juga menuturkan, pada 2019 mendatang, akan memberikan tindakan tegas bagi para pegusaha pegadaian swasta yang masih belum mendaftarkan usahanya tersebut.
“Kami akan lakukan tindakan, tegas, mulai dari pembekuan usaha hingga penutupan. Aturan tersebut sudah merupakan peringatan bagi para pengusaha agar segera mendaftar. Lebih dari batas itu, ya kami akan lakukan tindakan,” tegas dia.
Widodo juga menambahkan, aturan tersebut harus segera dilakukan, ini juga demi kepentingan konsumen, lantaran pihaknya juga tidak ingin para konsumen menjaminkan barang maupun jasa kepada lembaga keuangan tanpa ada yang mengawasi. “Kami lebih mengutamakan untuk perlindungan konsumen supaya terlindungi,” ujar dia.
Sejauh ini, memang masih belum ada lembaga pergadaian di wilayah kerja OJK Malang, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu hingga Pasuruan yang melakukan pendaftaran. Menurut Widodo, para pengusaha pergadaian tersebut merasa masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan pendaftaran. “Biasanya, mereka baru mendaftar ketika injury time, mendekati batas akhir. Persyaratan untuk segera mendaftarkan diri tersebut juga tidak sulit,” tukas pria berkacamata ini.
Para pengusaha yang mendaftarkan tersebutharus memiliki badan hukum, akta pendirian, identitas usaha, foto outlet hingga pengalaman gadai. “Nah, setelah terdaftar, ijin usaha pergadaian tersebut berlaku tiga tahun setelah didaftarkan. Untuk mendapatkan ijin tersebut, mereka juga harus memilikijuru taksir yag punya sertifikasi, kami jug akan mengecek darimana dia mendapatkan modalnya,” lanjut dia. (tea/udi)
Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top