Edukasi Masyarakat, Cegah Investasi Ilegal


MALANG - Menghadapi pekan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Malang, semakin memantapkan langkah untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terhadap jasa keuangan yang ada. Untuk itu, pihaknya menggelar Expo Inklusi Jasa Keuangan di Hall Malang Town Square Sabtu (18/11) hingga Minggu (19/11).
Acara ini melibatkan 165 lembaga keuangan, mulai dari bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, asuransi, pasar modal hingga pegadaian. Ketua FKIJK Malang, Yessy Kurnia mengatakan, agenda ini digelar sebagai salah satu kegiatan rutin OJK untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, pihaknya ingin memperkenalkan produk jasa keuangan selain bank.
“Hal ini juga kami lakukan supaya masyarakat bisa mengenal berbagai bentuk jasa keuangan dan investasi. Selain di bisnis untuk cari profit, tugas kami juga mengedukasi masyarakat Malang Raya supaya tidak terjebak investasi ilegal yang akan merugikan masyarakat itu sendiri,” terang dia.
Wakil Wali Kota Malang, Drs Sutiaji mengatakan, pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi penuh terhadap acara tersebut. Menurutnya, jika masyarakat bisa memilih dan bijak dalam mengelola keuangan, bisa meninggikan martabat bangsa dengan bentuk
ndirian. “Banyak masyarakat yang sudah terlibat dengan jasa keuangan, namun bukan karena dirinya sendiri, tapi berdasarkan sistem,” kata dia.
Pada acara tersebut, pihaknya juga berharap, jarak antara literasi dan inklusi tidak terlalu jauh. Sehingga, masyarakat memahami manfaat dan pentingnya industri jasa keuangan. Menurutnya, perekonomian adalah satu dari empat pilar demokrasi. “Kalau ekonominya mandek, cita-cita bangsa, yaitu demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kegiatan ini, kami berharap sistem perekonomian bisa lebih kuat, sehingga kemandirian bangsa bisa tercapai,” lanjut dia.
Sementara itu, Kepala OJK Malang, Widodo menyampaikan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan amanat yang dilakukan, yaitu untuk melakukan pengawasan dan pengaturan perbankan dan juga memberikan edukasi dan perlindungan terhadap konsumen.
“Dalam hal ini, kami berharap angka inklusi dan literasi bisa meningkat. Kalau tidak meningkat, masyarakat rentan dikelabuhi dengan investasi ilegal. Itu yang kami tidak inginkan,” pungkas dia.(tea/nda)

Berita Terkait