Peraturan Baru Imbau WP Segera Mengaku


MALANG - Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mengumumkan ditetapkannya peraturan baru bagi para Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh pembebasan PPh atas balik nama aset tanah atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak. Selain itu, peraturan tersebut juga mengimbau para wajib pajak untuk segera melakukan pengungkapan sendiri terhadap harta yang dimiliki sebelum diketahui oleh Ditjen Pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Rudy Gunawan Bastari mengatakan, revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah resmi diterbitkan. Peraturan tersebut berganti dengan PMK Nomor 165/PMK.03/2017, yang mengatur bahwa saat ini sudah tidak diperlukan lagi Surat Keterangan Bebas. Namun, cukup dengan menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak agar WP memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset ynag diungkapkan pada program sebelumnya, Amnesti Pajak.
“Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur perpajakan bagi para WP yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh kami. Ini merupakan program yang sangat menguntungkan para WP,” terang dia.
Rudi mengungkapkan, Pengungkapan Aset secara sukarela dengan tarif final (PAS-Final) akan memberikan kesempatan bagi para WP yang memiliki harta dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif orang pribadi umum sebesar 30 persen dan badan umum sebesar 25 persen.
“Sementara untuk orang pribadi atau badan tertentu dengan penghasilan usaha kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar, atau karyawan dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 632 juta, maka akan dikenakan 12,5 persen,” ujar dia.
Namun, jika pengungkapan sendiri dilakukan oleh para WP sebelum aset tersebut ditemukan oleh WP, maka ketentuan sanksi tidak berlaku bagi para WP yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh WP sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut.
Prosedur PAS-Final tersebut hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang digunakan. “Dalam hal ini, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan SP2, WP masih punya kesempatan untuk membetulkan sendiri hartanya. Kalau melaggar, akan dikenakan sanksi pembayaran sekitar 200 persen. Namun, kalau WP secara sadar membuat pengakuan sendiri, 200 persen itu dihapus. Jadi secara hitungan, dia hanya membayar 30 persen saja, sesuai PAS-Final yang ditetapkan,” jelas dia.
Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau kepada semua WP, baik yang belum atau sudah mengikui Amnesti Pajak dan masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final. Pihaknya juga mengimbau, seluruh WP untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan. “Sekarang ini, tidak mudah untukmain-main data dengan DJP. Jadi, lebih baik jujur saja. kami memiliki maksud baik untuk proram ini. Pajak kita, untuk kita,” tukas dia.
Sementara itu, Rudy menambahkan, saat ini, penerimaan pajak sudah mencapai di angka 78 persen dari Rp 25,7 triliun. “Saat ini, posisi kita di nomor enam nasional. Untuk peride Januari sampai dengan Maret 2017, sekitar Rp 438 miliar dari tax amnesty. Kita berharap dari klarifikasi data dan juga penegakan hukum,” pungkas dia.(tea/nda)