BNI Kejar DPK Rp 15 Triliun


MALANG - Menjelang akhir tahun 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wilayah Malang terus berupaya memenuhi target Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 15 triliun. BNI menggenjot DPK dengan cara mengejar komunitas, ritel, bundling hingga memperbanyak merchant untuk belanja kartu kredit.
Hal tersebut diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) BNI Wilayah Malang, Yessy Kurnia. Yessy mengatakan, penghimpunan DPK tersebut utamanya berupa dana murah, yakni tabungan dan giro. “Secara year to date (ytd) DPK tumbuh 12,35 persen, dan year on year (yoy) mencapai 15 persen pada posisi November,” kata dia.
Yessy menjelaskan, realisasi penghimpunan DPK sebesar itu dapat dipastikan telah memenuhi target sebesar 88,7 persen dari target yang dipatok. “Oleh karena itu, kami optimis mampu menghimpun target DPK sebesar Rp15 triliun di penghujung tahun 2017 ini,” ujar dia.
Dia menambahkan, perbandingan dana murah dan deposito, yaitu Current Account Savings Account (CASA) juga meningkat secara yoy. Pada November 2016 lalu, mencapai 15 persen, sedangkan pada November 2017 mencapai 71,07 persen.
Lebih lanjut, Yessy juga menjelaskan terkait strategi yang akan dipakai untuk mencapai target DPK. Pihaknya akan menggandeng dan melakukan kerja sama dengan komunitas dan ritel. "Kami akan bundling dengan kredit kecil serta memperbanyak merchant untuk belanja kartu kredit serta giro dari institusi," lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga menggencarkan program tabungan, seperti Rejeki Menabung BNI. Peserta dari program itu sendiri meliputi nasabah perorangan pemilik rekening tabungan seperti Taplus, Taplus Bisnis, Taplus Muda, Taplus Anak dan Emerald Saving baik eksisting maupun akuisisi baru. “Tentunya dengan mekanisme program penambahan saldo tabungan minimal Rp1 juta setiap bulannya dan dana tetap bertahan sampai dengan akhir periode pengundian,” lanjut Yessy.
Sementara itu, Yessy menambahkan, terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), hingga November 2017 telah mencapai 62 persen dari total target sebesar Rp 1,08 triliun. Yessy menyampaikan, penyaluran KUR telah memasuki semua sektor, namun didominasi sektor perdagangan. "Karena saat ini semua sektor bisa, tapi dominan di perdagangan. Yang produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan juga mulai naik," jelas dia.
Dia mengungkapkan, pada tahun 2019 mendatang, sektor perdagangan akan dikurangi, sehingga sektor produktif bisa mencapai 40 persen. Pihaknya pun optimis jika penyaluran KUR bisa tercapai hingga akhir tahun nanti. (tea/nda)

Berita Terkait