Bitcoin Bukan Alat Pembayaran


Malang Post, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi bitcoin. Menurut ketiga lembaga tersebut, bitcoin adalah instrumen yang belum memiliki regulasi yang jelas dan fluktuasi nilai tukarnya sangat tinggi.
Menanggapi hal tersebut, CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, menjelaskan bitcoin memang bukanlah mata uang resmi yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Dia menjelaskan, terus mengikuti aturan otoritas berwenang seperti BI dan OJK.
"Bitcoin itu memang bukan alat pembayaran, kami menyebutnya digital asset. Saya pro dengan pemerintah yang bilang ini bukanlah alat pembayaran," kata Oscar, seperti dilansir dari Detik Sabtu (23/12).
Dia menjelaskan terus mendukung regulasi BI untuk transaksi pembayaran di Indonesia dan memang tidak menginginkan bitcoin diakui sebagai alat pembayaran yang sah. "Kan kalau di Indonesia alat pembayaran yang sah itu Rupiah, kalau kita bayar pakai dolar AS, Euro atau Yen itu ilegal juga, sama seperti itu," ujarnya.
Oscar menanggapi pendapat MUI yang mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dalam menggunakan bitcoin.  "Saya netral, saja kalau sudah masalah MUI, bukan kapasitas saya bicara," imbuh dia.
BI selaku otoritas sistem pembayaran mengaku, tidak bertanggung jawab dengan fluktuasi harga yang terjadi jika bitcoin masih digunakan masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Eni V Panggabean, mengatakan nilai bitcoin bak roller coaster yang naik dan turun dengan cepat. "Hari ini bisa naik, besok turun seperti roller coaster. Karena naik sekarang happy, kalau turun besok nangis. Nah ini tidak ada unsur perlindungan konsumennya, tidak ada otoritas yang mengatur, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa karena kami tidak mengakui," ujar Eni pekan lalu, di Jakarta.
Sementara itu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan masyarakat Indonesia untuk tidak berinvestasi bitcoin. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sujanto mengatakan peredaran uang digital ini tidak diatur di Indonesia.
Selain itu, fluktuasinya yang sangat tidak bisa diprediksi membuat risiko berinvestasi akan sangat tinggi lantaran tak ada satu negara pun yang mengendalikan mata uang digital ini. "Tapi kalau ada orang yang transaksi bitcoin, kita nggak bisa melarang juga. Terserah investor. Tapi perlu diketahui, saat nanti mengalami kerugian, jangan teriak-teriak. Karena kalau untung kan juga nggak ada yang teriak-teriak," katanya.
Selain otoritas keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memberikan pandangan terkait bitcoin. MUI mengimbau kepada umat islam tidak bertransaksi menggunakan virtual currency ini.
Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis menjelaskan, saat ini MUI sedang mengkaji bitcoin apakah termasuk alat investasi atau alat pembayaran. Kemudian, pengakuan dari pemerintah dan potensi penipuan di dalamnya. "Hati-hati untuk bertransaksi di bitcoin, tapi tidak bisa mengatakan MUI melarang karena kita belum mengeluarkan fatwanya," ujar Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Jumat (22/12). (dtc/nda)

Berita Terkait