magista scarpe da calcio BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment


BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment


MALANG - BPJS Kesehatan menerapkan sistem pembayaran tertutup atau close payment bagi sektor peserta pekerja penerima upah (PPU) yang didaftarkan badan usaha, mulai Kamis (1/2) besok. Sistem tersebut mendorong perusahaan membayarkan iuran sesuai kewajibannya atau sesuai jumlah pekerjanya.
Hal ini disampaikan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan melalui Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni.  Melalui sistem tersebut, badan usaha akan membayarkan iuran di depan sesuai jumlah karyawan terbaru yang aktif. Dengan begitu pembayaran iuran akan tepat dan sesuai kewajiban perusahaan.
"Badan usaha setiap bulan akan memberikan info terkait jumlah, kalau ada perubahan bisa di-update. Perusahaan pun bisa memperkirakan iuran yang dibayarkan hingga akhir tahun," ungkapnya. Artinya, badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai jumlah yang ditagihkan.
Dengan diterapkannya sistem tersebut, data peserta terdaftar terkini, diharapkan akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing perusahaan. "Kebijakan ini kami tetapkan dengan tujuan tak lain untuk kepentingan peserta, terutama untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya," tambahnya lagi.
Hendry menambahkan dengan sistem tersebut perusahaan juga lebih mudah dalam memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai atau karyawannya.
Saat ini, iuran JKN-KIS untuk sektor PPU (PNS, Anggota TNI atau Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan.
Perusahaan punya kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4 persen sedangkan pegawai membayar 1 persen sisanya.
Saat ini pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha agar sistem ini bisa mulai berjalan pada 1 Februari 2018. BPJS Kesehatan membuka akses seluas-luasnya kepada badan usaha terkait rekonsiliasi data lantaran penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran. (ica/van)

Berita Terkait

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top