Andreas : Fintech Jadi Alternatif Pembiayaan UMKM


MALANG POST - Keberadaan Financial Technology (Fintech) atau Teknologi Finansial (Tekfin) diharapkan mampu menjadi alternative pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena rasio pembiayaan di sektor ini masih relatif rendah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pembina Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Ir. Andreas Eddy Susetyo,MM  di sela-sela peresmian AFPI sekaligus pelantikan jajaran pengurus AFPI periode  tahun 2019-2021, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (8/3). “Keberadaan AFPI ini juga dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan,” papar Andreas  Eddy Susetyo yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dan anggota Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan) DPR RI.
Lebih lanjut, tokoh asal Malang ini juga  menuturkan masyarakat yang memanfaatkan layanan Fintech  Pendanaan adalah yang  belum dapat mengakses layanan keuangan seperti bank, multifinance, berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, perajin  dan UMKM. Juga pelaku usaha mikro kelompok wanita, mahasiswa dan milenial yang membutuhkan pendanaan kesehatan dan kepemilikan property.
‘’Semoga setelah peresmian dan pelantikan jajaran pengurus  hari ini, keluarga besar AFPI dapat terus melangkah dan mencapai kemajuan dalam semua hal. Juga semoga AFPI dapat  terus memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara tercinta. Serta kepada masyarakat secara luas  di tanah air,’’  harapnya.
 Ketua  Umum AFPI Adrian Gunadi  menyatakan apresiasi kepada OJK yang telah mendengarkan aspirasi para penyelenggara Fintech P2P Lending mengenai pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada anggota. "Kami berharap dengan keberadaan asosiasi industri Fintech P2P Lending dapat bertumbuh kuat dan sehat. Serta memberi manfaat bagi kalangan yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional," jelasnya.
Dipaparkan,  AFPI menjadi mitra OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara Fintech P2P Lending sesuai  penunjukan OJK No. S-D.05/IKNB/2019. Keberadaan AFPI  sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Bab XII Pasal 48, bahwa seluruh penyelenggara Fintech P2P Lending di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI yang dibentuk  5 Oktober 2018. AFPI berencana segera menerapkan standardisasi dan sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh para anggota AFPI. Yakni pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.
Acara   peresmian  diisi peluncuran JENDELA, yakni kanal informasi dan pengaduan nasabah Fintech, serta talkshow terkait sosialisasi dan edukasi mengenai peranan Fintech P2P Lending dan peranan AFPI. Selain itu, AFPI menerima complain nasabah melalui customer service, hotline center di 150505 (bebas pulsa) pada jam kerja, Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB, bisa juga melalui email pengaduan@afpi.or.id. Sedangkan website resmi AFPI adalah www.afpi.or.id.(red/nug)

Berita Terkait