Hanya 6.000 UMKM Punya Hak Merek

MALANG - Banyak peluang untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Salah satunya program pengurusan hak cipta dan hak merek secara gratis kepada UMKM. Tujuannya agar produk usaha kecil mudah dipasarkan di dalam maupun luar negeri.  
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  Kota Malang Dra Tri Widyani P mengatakan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena itulah peluang ini harus dimanfaatkan pelaku UMKM di Kota Malang. 

“Karena tahun ini sudah ada programnya langsung dari pemerintah pusat. Jadi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), jangan lupa mengurus hak cipta dan hak merek. Karena digratiskan tinggal daftar di kita,” ungkap Yani, sapaan akrab Tri Widyani P.
Ia berharap pelaku UMKM segera mengurus hak cipta dan hak merek karena banyak UMKM di kota pendidikan ini belum memiliki hak merek.  Saat ini tercatat baru sekitar 6.000 UMKM di Kota Malang yang sudah patenkan hak merek. Padahal jumlah UMKM di Kota Malang mencapai 72 ribu.
Yani mengingatkan hak cipta dan hak merek sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Hal ini berkaitan dengan pengembangan perluasan jaringan dan pemasaran produk UMKM. Terlebih jika hendak memasarkan produk di luar negeri.
“Biasanya pasar di luar negeri tidak akan tertarik dengan produk yang tidak memiliki kejelasan sertifikasi produk dan hak mereknya. Memang hak merek merupakan keharusan karena berkaitan dengan keaslian dan jaminan produk,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan tahun ini terdapat 200 UMKM yang akan ditarget untuk memiliki hak merek tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yakni  dalam rangka meningkatkan promosi produk UMKM, perlu difasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual (hak cipta dan hak merek) atas produk dan desain UMKM untuk kegiatan dalam negeri dan luar negeri.
Jumlah target 200 UMKM tersebut dirasa ideal. Sebab mengurus hak merek dari satu UMKM saja bisa dilakukan lebih dari 6 bulan atau bisa sampai 1 tahun lamanya. Hal ini berkaitan dengan verifikasi data yang harus dilakukan agar produk UMKM tersebut tidak ganda atau ada yang lebih dulu memiliki.
“Kita lihat dulu verifikasi data di nasional kemudian nanti tingkat internasional. Apakah hak merek bisa dipertanggungjawabkan, apa sudah ada yang memakai nama produk dibelahan bumi lain dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” tandasnya.
Yani mengingatkan, pelaku UMKM Kota Malang harus segera mengurus hak merek selagi dimudahkan. Prosedurnya yakni mendaftarakan UMKM sembari membawa data-data dan produk ke kantor Diskop UMKM Kota Malang di Jalan Panji Suroso. Setelah itu Diskop UMKM akan mengusulkan produk-produk tersebut ke pemerintah pusat. Selanjutnya akan  diverifikasi dan nantinya diberikan program lanjutan berupa pembinaan. "Jangan sampai dibajak kalau membuat brand. Kalau masih kecil biasanya dibiarkan. Ketika sudah besar baru dipermasalahkan," pungkasnya. (ica/van)

Berita Terkait

Berita Lainnya :