Jadi Widyaiswara Utama, Keliling Jatim, Cetak Pejabat Berkualitas


TIDAK banyak pensiunan pejabat tertinggi pemerintahan di Malang Raya, mengemban jabatan fungsional sebagai Widyaiswara Utama. Salah satunya adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. H. Abdul Malik SE. M.Si, yang kini mengabdi di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi Jawa Timur.
Nama Abdul Malik, masih melekat dalam ingatan, mayoritas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, hingga saat ini. Sebab pria berkacamata ini dikenal tegas dan disiplin terhadap para pegawainya. Selama menjabat sebagai Sekda, dia selalu menjalankan tugas sebaik mungkin, sempurna.
Bahkan kala itu ketika ada suatu acara resmi pemerintahan, dirinya turun langsung mengatur jalannya acara supaya berlangsung sempurna. Hal itulah yang diingat oleh mayoritas para pegawai Pemkab Malang. Meski saat ini Abdul Malik sudah pensiun sejak September 2017 lalu, para pegawai menerapkan kedisiplinan tersebut.
Usai pensiun, dia mengabdi Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung, jabatan fungsional yang diembannya yakni Widyaiswara Utama. Itu merupakan jabatan paling penting dalam Badan Diklat. Lantaran bertugas sebagai pendidik, mengajar, serta melatih para PNS di seluruh daerah di Jawa Timur.
“Jadi, tugas saya saat ini memberikan pendidikan kepada para pegawai pemerintahan. Sehingga, saya berkeliling ke seluruh daerah di Jawa Timur untuk melakukan diklat terhadap pegawai,” ujar Abdul Malik kepada Malang Post.
Pria yang diangkat sebagai PNS pada tahun 1982 ini mengaku tidak mudah melaksanakan tugas itu. Sebab dia harus memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dari berbagai eselon. Sehingga dia dituntut memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih.
Dia menerapkan sistem pendidikan serta pelatihan, tidak sama dengan mahasiswa di kampus. Melainkan menerapkan sistem lebih banyak sharing serta tukar pikiran. Selain itu, juga memperbanyak wawasan maupun pengetahuan. Bentuknya dengan memperbanyak membaca buku tentang pelaksanaan manajemen pemerintahan.
“Pemerintahan inikan mencakup semua bidang. Seperti manajemen keuangan, manajemen organisasi, pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik,” paparnya.
Sehingga, seorang pejabat pemerintah, dia menyebut harus memahami berbagai bidang. Lantaran itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sembari tersenyum, dia menyebut akan menjadi lucu apabila seorang pejabat tertinggi pemerintahan tidak paham seluruh bidang .

Berita Terkait

Berita Lainnya :