Bahas Fake News Rokok hingga Climate Change


The Institute of Policy Studies (IPS) di Lee Kuan Yew School or Public Policy, National University of Singapore (NUS) bekerjasama dengan Temasek Foundation Connects menggelar Asia Journalism Forum (AJF) 2017 pada 16-20 Agustus lalu. Malang Post menjadi koran lokal di Indonesia satu-satunya yang diundang dalam event tersebut.
Penyebaran fake news (berita bohong) yang masif dan seringkali dipercaya pembaca begitu saja, menjadi masalah serius. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Topik itulah yang menjadi bahasan utama AJF 2017 yang dihadiri jurnalis profesional di Asia, para akademisi dan stakeholders di Singapura. Topik ini rupanya cukup menarik minat audiens Singapura, dari 100 peserta yang ditargetkan IPS, jumlahnya bertambah menjadi 120 saat acara berlangsung. Pemimpin Redaksi Malang Post Dewi Yuhana yang merupakan alumni Asia Journalism Fellowship (AJF) 2014 hadir dalam forum tersebut bersama empat jurnalis dari media nasional tanah air.
Di dunia internasional, fake news bermunculan dan beredar luas saat Brexit (Britain Exit) dan pelaksanaan pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sekadar mengingatkan, referendum Brexit merupakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tidak. Meski selisihnya tipis, 51,9 persen Vs 48,1 persen, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Nah, selama proses menjelang dan sesudah Brexit hingga penyelenggaraan Pemilu di Inggris itulah, banyak bermunculan fake news.  Misalnya saja, Mei 2017 tersebar postingan yang menyebutkan bahwa Pemimpin Partai Buruh di Inggris Jeremy Corbyn menyatakan, pemerintah di bawah partainya akan membayar tagihan fee Brexit sebesar 92 miliar poundsterling kepada Uni Eropa, yang dimuat laman YourBrexit.co.uk. Dalam hitungan jam, link postingan tersebut dishare oleh ribuan orang.
Padahal, seperti dilansir The Guardian, berita itu palsu!. Corbyn tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dan hasil dari tim fact checker (yang bertugas memeriksa kebenaran sebuah berita), website itu didaftarkan juga sebagai web satir atau sindiran, yang postingan-postingan beritanya merupakan hasil buatan. Begitu juga dengan Pilpres Amerika Serikat yang dipenuhi dengan produksi hoax yang bertebaran di media sosial, khususnya Facebook. Salah satu berita palsu tentang kabar dukungan Paus Fransiskus kepada Trump diyakini mempengaruhi kekalahan Hillary Clinton di hasil akhir pemilihan. Pasca Pilpres Amerika Serikat, banyak berita pengakuan produsen atau pembuat hoax yang meraup ratusan juta hingga miliarn rupiah. Anda bisa mencari berita-berita tersebut sendiri.
Kedua contoh di atas adalah sebagian kecil penyebaran fake news di Inggris dan Amerika Serikat, lalu bagaimana di Indonesia?. Berseliweran tiada henti setiap hari. Terbaru, polisi membekuk kelompok Saracen, yang terdiri dari tim produksi konten kebencian dan berbau SARA di media sosial, yang dibuat sesuai keinginan pemesan. Tarifnya puluhan juta per paket, untuk pembuatan situs dan bayaran buzzer. Yang mungkin saja, produk kelompok Saracen ini pernah Anda share dan forward tanpa melakukan pengecekan.
Dalam AJF 2017, keynote speaker dari Department of Journalism Hong Kong Baptist University Prof Cherian George mengatakan, ancaman serius dari penyebaran fake news adalah upaya memutarbalikkan persepsi dan mempengaruhi opini publik tentang sesuatu hal. Ia menyampaikan, ada empat fake news besar yang kurang mendapat perhatian padahal punya efek sangat besar, yaitu, kampanye mitos kesehatan yang disebarkan oleh perusahaan rokok bahwa merokok itu aman dan tidak berbahaya,  penyangkalan climate change (perubahan iklim), propaganda kebencian dan berita bohong yang memicu invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003.
Menurut Prof George, kampanye yang dilakukan perusahaan rokok menutupi kenyataan bahwa merokok dan bahkan asap rokok itu membahayakan. “Di Indonesia dan China, hanya 50 persen sampai 60 persen orang yang percaya bahwa asap rokok itu menyebabkan penyakit,” ujarnya. Distorsi persepsi itulah, yang menurut George berbahaya.
Ia menuturkan, setiap tahun ada 25.600 orang yang meninggal karena serangan teroris. Namun ada 6 juta orang yang meninggal akibat merokok. “Jika kita menganggap video tentang ISIS dan teroris berbahaya, maka seharusnya kita juga merasakan hal yang sama terhadap cara marketing dan strategi penyebaran informasi yang salah dari perusahaan rokok,” tegasnya.(hana/bersambung) 

Berita Lainnya :