MALANG - Silpa senilai Rp 400 Miliar yang menjadi sorotoan menjadi bahan evaluasi bagi Sekda Kota Malang Wasto. Meski besar, hal itu tidak terlalu memberatkan jalannya pemerintahan kedepan. Pasalnya Silpa tersebut akan kembali digunakan dengan prioritas pembangunan.
Wasto menyampaikan Silpa memang banyak bersumber dari efisiensi proyek infrastruktur di Kota Malang yang tidak selesai dikerjakan.
“Saya tidak hafal semuanya, salah satunya Islamic Centre,” ungkap Wasto saat ditanya apakah Islamic Centre menjadi proyek yang menyumbang silpa besar seperti yang diungkapkan anggota dewan dalam sidang paripurna belum lama ini.
Meski begitu Wasto menjelaskan, anggaran yang akhirnya menjadi Silpa dapat digunakan kembali. Ia memberikan kebijakan kepada OPD yang bersangkutan, apakah proyek semacam Islamic Centre akan kembali diusulkan atau tidak. Agar nilai Silpa dapat digunakan kembali atau nanti dapat diberikan pada proyek lain yang juga prioritas.
“Tapi di APBD 2019 relatif minim pendapatannya dibandingkan APBD 2018 sehigga kalau silpa 2018 ini maka akan kami tambahkan jadi kegiatan-kegiatan di APBD P 2019,” papar Wasto lagi.
Ia juga menjelaskan, ada beberapa kebijakan menambah belanja tahun 2019 ini. Contohnya honor RT RW, lalu honor bagi TPOK (Tenaga Pembantu Operasional Kerja) yang akan menyesuaikan UMK.
Ada pula rencana diberikannya uang makan bagi sekitar 7.300 ASN tahun 2019. Ini pula yang akan menjadi penambahan belanja daerah.  
Selain itu Silpa juga disumbang dari efisiensi honor anggota DPRD Kota Malang senilai ratusan juta akibat kasus yang menimpa. Anggaran yang tidak terpakai ini juga menjadi Silpa besar.  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Ir. Sapto P. Santoso, M.Si menegaskan, ada alasan selain kurangnya penyerapan anggaran.
“Ada dari faktor lain seperti sisa-sisa Silpa di DAK,” ungkap Sapto.
Meski begitu ia tidak dapat menyebutkan satu persatu OPD mana saja yang menyumbang sisa anggaran berupa Silpa. Akan tetapi ia meyakini jika seluruh OPD Pemkot Malang memang melakukan efisiensi dalam anggaran yang ada tersebut. Sapto mengakui jika anggaran untuk proyek infrastruktur menjadi bidang penyumbang terbesar silpa kali ini.
“Memang banyak di bidang infrastruktur. Dan Islamic Centre salah satu penyumbangnya,” ungkap Sapto.
Pengerjaan infrastruktur penyumbang silpa ini tidak dapat dikatakannya sebagai pengelolaan yang kurang maksmal di OPD yang bersangkutan. Akan tetapi pengerjaan proyek infratruktur memang tidak dapat dipaksakan pengerjaan waktunya ketika waktu memang tidak mencukupi.
Sehingga beberapa pengerjaan harus digeser anggarannya di APBD perubahan maupun anggaran tahun berikutnya. Faktor efisiensi anggaran pun dapat terjadi dalam proses pengerjaan sebuah proyek infratsuktur.
 “Kalau faktor lain ada. Yakni PAD yang melampaui target tahun kemarin. Ada Rp 74 miliar lebih kan,” papar Sapto. (ira/ica/aim)