Lawan Lelang, Ketua PN Meradang


 
MALANG - Pertikaian dr Hardi Soetanto, mantan bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) Malang dengan DR FM Valentina SH, M.Hum, ternyata belum berakhir. Warga Jalan Mojo Kidul I Surabaya itu, mengajukan gugatan lelang terhadap sejumlah harta benda yang dianggap masih miliknya.
Melalui PN Malang, pelaksanaan lelang eksekusi penetapan No.01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo. No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn diumumkan akan dilakukan Kamis (15/2) siang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jalan S. Supriadi Malang. Gunadi Handoko, SH, MM, MHum, CLA, membenarkan hal ini. 
Namun, kuasa hukum Valentina itu, menyayangkan pelaksanaan eksekusi lelang yang tidak tepat dijalankan.
“Kami sudah ajukan perlawanan pelaksanaan eksekusi lelang tersebut, dan terdaftar dalam Register Perkara No. 23/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Mlg, Selasa (30/1). Atau satu hari sebelum pengumuman lelang. Dan proses perkara masih berjalan,” katanya. 
Dia mengakui, dasar pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan PN Malang, adalah Putusan Peninjauan Kembali MA No: 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016, yang intinya menghukum Valentina untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan dr Hardi.
“Akan tetapi amar a quo tidak menyebut berupa apa wujud harta bersama perkawinan klien kami dengan dr Hardi sebagai pemohon lelang, sehingga amar putusan yang demikian tidak jelas (obscuur) dan merupakan putusan non eksecutabel,” tegasnya kepada Malang Post.
Menurut Ketua DPC Peradi Malang ini, pelaksanaan eksekusi lelang yang dijalankan oleh PN Malang, hanya berdasarkan surat menyurat dengan PN Tuban dan dalam Penetapan PN Tuban Nomor: No.01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn dan tidak menyebutkan barang-barang yang akan dilelang.
“PN Malang telah melampui wewenangnya. Tidak pernah ada eksekusi, tidak ada penilaian appraisal. Apalagi, barang-barang yang akan dilelang adalah milik pihak ketiga. Bukan milik dr Hardi sebagai pemohon lelang. Disamping itu, dalam perkawinan antara dr Hardi dan klien kami terdapat harta yang terpisah,” urai Gunadi, panggilannya.
Dia menerangkan, barang-barang tidak bergerak sebagaimana diumumkan dalam pengumuman lelang, tidak atas nama Valentina karena telah terjual kepada pihak ketiga.
“Tidak dalam kekuasaan klien kami. Pihak ketiga yang menguasai aset itu juga memberitahu kami, akan mengajukan langkah hukum,”  tegasnya. 
Yang menarik, kata pemilik Law Firm Gunadi Handoko And Partners ini, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang digunakan adalah SKPT Tahun 2012, yang artinya sudah tidak berlaku lagi untuk dilakukan proses lelang.
“Kami mengimbau agar berhati-hati guna menghindari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari,” jelasnya.
Sebab, objek lelang yang dimaksud masih dalam keadaan sengketa. Selain itu, persyaratan lelang yang diumumkan PN Malang, ditegaskan apabila suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang atau objek lelang, pihak-pihak yang berkepentingan atau peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun dr Hardi.
Sementara itu, pihak KPKNL Malang masih belum bisa dikonfirmasi terkait lelang tersebut. Salah satu petugas KPKNL menyebut para pimpinan sedang menjalankan rapat, termasuk Kepala KPKNL Malang, Umbang Winarsa.
“Masih rapat. Tanya soal apa? Soal ini para pimpinan sudah tahu. Nanti saya berikan kepada kepala seksi juga,” tandasnya. 
Sedangkan, Ketua PN Malang, Wedhayati SH malah meradang ketika dikonfirmasi sikap PN Malang terkait perlawanan pelaksanaan eksekusi dan imbauan Gunadi terhadap siapapun peserta lelang yang berani mengikuti lelang pada 15 Februari 2018 mendatang. Dia menolak memberi konfirmasi. 
Bahkan, dengan nada emosi dia meminta wartawan koran ini untuk membuat surat apabila mau wawancara.
“Nanti ya, nanti. Lha iya nanti. Kalau kamu mau konfirmasi bikin surat,” tuturnya sembari pergi meninggalkan PN Malang, sore kemarin. (fin/mar/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...