Kejari Selamatkan Uang Rp 248 Juta

 
MALANG - Kejaksaan Negeri Malang terus memerangi tindak pidana korupsi khususnya di lingkungan pemerintahan. Hingga Juli 2017, Kejari Malang sudah menyelamatkan ratusan juta rupiah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 
Kajari Malang, Purwanto Joko Irianto menyebut jumlah uang negara yang diselamatkan masih bisa bertambah di akhir tahun.
"Hingga Juli 2017 kita bisa menyelamatkan uang negara hingga Rp 248 juta. Jumlah itu akan bertambah setelah nanti para terpidana inkrah mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan mereka," kata Joko kepada wartawan di kantor Kejari Malang Jalan Simpang Panji Suroso kemarin.
Kajari merinci, saat ini pihaknya sudah menangani beberapa kasus korupsi dengan berbagai tahapan. Yakni 1 kasus dalam tahap penyelidikan, 7 kasus penyidikan, 5 kasus penuntutan dan eksekusi 4 kasus. 
Menurut Kajari, ada beberapa nama yang sudah mencuat di kalangan publik tentang keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.
"Yakni Suwandi, Kholik, Rendi Triatmojo, Wiwik Dwi Setyowati, dr Widodo MM, Eddy Winarno, G Priadi hingga Sutanto Hartono," ujar Kajari. 
Sementara, kasus yang melibatkan APBD Kota Malang serta sempat mencuat, adalah korupsi revitalisasi Pasar Kasin.
Joko mengatakan penanganan kasus korupsi Pasar Kasin masih terus berjalan. Meski demikian, tahapan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang masih dalam tahap pemberkasan. Kajari menyebut pemberantasan korupsi juga dibarengi dengan penertiban wajib pajak nakal Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) maupun perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya di BPJS.
Satu  Surat Kuasa Khusus (SKK) di seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) diterbitkan untuk menangani perusahaan jeans yang tidak punya BPJS untuk karyawan.Lalu, ada 15 SKK yang diterbitkan untuk wajib pajak yang menunggak pajak. Yakni, 2 SKK untuk hotel, 4 SKK untuk Pajak Bumi dan Bangunan, 3 SKK untuk pajak resto dan 6 SKK untuk pajak reklame.
"Potensi keuangan negara yang diselamatkan dari 15 SKK pajak adalah Rp 1 miliar 53 juta. Sampai saat ini sudah terbayar Rp 52 juta," tutup Kajari.(fin/jon)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :