Penjarakan Pelaku Kampanye Hitam


 
MALANG – Kapolres Malang Kota (Makota), AKBP Asfuri SIK MH akan memenjarakan siapapun yang berani melanggar aturan Pilkada 2018. Mereka yang terbukti melontarkan isu SARA, politisasi agama hingga kampanye hitam untuk mendiskreditkan pasangan calon, bakal dijerat dengan pasal pemilu.
“Kita memiliki UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu. Orang yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu akan diserahkan kepada penyidik,” kata Asfuri kepada Malang Post dikonfirmasi di Polres Makota. 
Menurut alumnus Akpol angkatan 2000 itu, pelaku yang terbukti melakukan kampanye hitam, termasuk di dunia maya, akan dijerat pasal pidana pemilu. Kampanye hitam yang diwaspadai secara cermat oleh Asfuri adalah penggunaan isu SARA serta politisasi agama. 
Polres Makota sudah menandatangani MoU dengan Panwaslu dan Kejaksaan Negeri Malang untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan bila menemukan adanya tindak pidana pemilu.
“Kita juga kerahkan patroli siber, setiap hari memantau perkembangan dunia maya di seputar Kota Malang,” tegasnya.
Yujuannya untuk preventif dan sekaligus pemantauan tentang potensi kerawananan tindak pidana pemilu di dunia maya. Peristiwa terdekat yang akan dipantau oleh Polres Makota, adalah tahapan pemilu Kota Malang penetapan pasangan calon.
Asfuri mengantisipasi hari penetapan paslon pada 12 dan 13 Februari 2018. Terutama, kehadiran massa pendukung dari masing-masing paslon yang akan bertumpuk dan bertemu di tempat pelaksanaan penetapan pada 12 Februari 2018 mendatang. 
Asfuri mewanti-wanti massa pendukung paslon, agar menjaga iklim kondusif dan keamanan di lokasi penetapan. Jika sampai ada kekerasan dan tindak pidana, maka polisi tidak segan-segan melakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut sesuai UU Pemilu. (fin/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :