Penuhi Panggilan Propam Polda

 
MALANG – Propam Mabes Polri menanggapi laporan dari pihak terdakwa Timotius Tonny Hendrawan Tanjung alias Apeng 58 tahun, warga Puri Palma V Pandanwangi. Propam, mendisposisikan laporan Apeng ke Propam Polda Jatim. Sumardhan SH, kuasa hukum Apeng, mewakili kliennya untuk memenuhi panggilan Propam Polda.
“Kamis 8 Februari lalu, saya diperiksa di Propam Polda Jatim yang didisposisikan dari Propam Mabes Polri. Kami ditanyai oleh tiga petugas Propam Polda tentang pengaduan kami soal dugaan BAP palsu yang dibuat oleh penyidik Polda Jatim. Kami diperiksa 1,5 jam,” ungkap Mardhan kepada wartawan, diwawancarai usai persidangan di PN Malang, Senin (12/2).
Pemeriksaan Propam Mabes Polri yang dilanjutkan ke Propam Polda Jatim, merupakan hasil laporan Mardhan demi menguliti BAP yang dipakai penyidik Polda Jatim untuk menjerat Apeng. Mardhan ditanyai soal di mana letak palsunya BAP.
Propam Polda Jatim juga bertanya soal berita acara palsu yang menyeret beberapa pihak, seperti Regent dari Bank Permata dan Agus Muryanto diklaim sebagai keponakan notaris Sunarto.
“Setelah ditanyai soal semua ini, Propam Polda Jatim bertanya apa yang diminta oleh klien kami, ya kami minta agar penyidik yang diduga membuat BAP palsu, disanksi secara tegas,” ungkap Mardhan dari kantor advokat Edan Law.
Sementara itu, terkait agenda sidang siang kemarin, Apeng dijadwalkan menyerahkan bukti-bukti surat keperdataan kepada majelis hakim pimpinan Rightmen MS Situmorang. Menurut Mardhan, bukti surat ini menegaskan bahwa permasalahan yang menjerat kliennya, bukan soal pidana namun perdata karena utang piutang.
Bukti surat antara lain surat bukti utang Apeng di Bank Permata, bukti sertifikat milik Apeng, bukti akte yang dibikin oleh notaris Wahyudi. Persidangan Apeng sendiri, diskorsing oleh hakim hingga tanggal 26 Februari 2018 mendatang. Minggu depan, tanggal 19 Februari, Apeng masih belum bersidang.
Sementara, Alhaidary SH MH, kuasa hukum Chandra Hermanto menegaskan hubungan antara Chandra dan Apeng bukan utang piutang dengan jaminan, melainkan hubungan jual beli tanah.
“Semua bukti akte ada. Semua dibayar lunas Chandra sebesar Rp 4,25 miliar tahun 2009,” tambah Haidary. Satu sertifika nomor 102 lahan Manahan Solo, dipegang oleh Apeng saat ini.(fin/jon)

Berita Lainnya :