Demo Terus Menerus Pusingkan Christea


 
MALANG - Christea Frisdiantara, Ketua Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) mengaku cukup pusing dengan aksi demo yang terjadi belakangan di kampusnya.
Seperti Selasa (13/2) sore. Sebagian besar karyawan, dosen dan mahasiswa berdemo di  halaman kampus sembari membubuhkan tandatangan penolakan terhadap Prof. Dr. Tauchid Noor sebagai Pjs Rektor Unikama, menggantikan Pieter Sahertian.
“Yang kami takutkan adalah Dikti akan bertindak apabila kampus tidak kondusif,” paparnya.
Selain faktor itu, dia juga mengkhawatirkan keberlangsungan operasional kampus karena mahasiswa yang membayar daftar ulang ke rekening BRI, hanya sedikit. 
“Uang yang masuk tidak sampai Rp 100 juta,” katanya kepada wartawan.
Padahal, menurut dia, uang yang dibutuhkan untuk operasional kampus selama sebulan, rata-rata mencapai Rp 1,8 miliar.
“Kalau untuk gaji karyawan dan dosen aman karena sudah ada kesepakatan di BNI,” ungkapnya.
Meski demikian, ia berharap polemik ini cepat selesai agar kehidupan proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
“Ya, kami berharap pak Pieter Sahertian, sadar dan tidak mengorbankan mahasiswa untuk kepentingannya,” tegas dia.
Dihubungi terpisah, Pieter Sahertian mengaku bila SK pengangkatan Pjs rektor Prof. Dr. Tauchid Noor menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa, dosen dan karyawan.
“Mereka khawatir ada dualisme rektor karena akan berdampak, terutama ijazah para mahasiswa nanti,” ucapnya. 
Menurut dia, keabsahan ijazah yang ditandatangani Pjs Rektor Unikama, masih perlu ditanyakan.
“Seperti yang terjadi di beberapa kampus, ijazah tidak bisa diproses karena tandatangannya adalah Pjs rektor,” ungkap Pieter.
Yang dikuatirkan adalah  Dikti bisa menonaktifkan akses kampus ke mereka.
“Kalau laporan akhir tidak bisa dibuat, mahasiswa yang diwisuda tidak bisa dilaporkan lulus atau tidak. Itu sama saja ada pembekuan dari Dikti,” terang dia.
Masih menurut dia, konflik PPLP-PT PGRI sudah berdampak pada akademik. Konflik sudah masuk ke wilayah rektorat.
“Tapi kami jamin, mahasiswa yang bayar ke BRI, bukan di BNI, juga bisa ikut kuliah seperti biasa. Urusan uang, biar ditangani PPLP,” pungkasnya.
Di bagian lain, MS. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum Soedja’i menegaskan, pendongkelan Pieter Sahertian dari kursi rektor sudah menyalahi surat edaran tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan pimpinan PTS.  
“Tertulis di PP No 57 Tahun 98 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 30 Tahun 60 tentang pendidikan tinggi. Khususnya ketentuan ayat 2, 2A dan 3 Pasal 38, 62, 75 dan 88,” ungkapnya.
Secara umum, rektor diangkat karena berijazah S1, minimal 4 tahun menjadi dosen dan penilaian layak pertimbangan senat. Lalu saat ini, katanya, Unikama memiliki rektor definitif.
“Atas dasar apa Pieter diganti? Gangguan fisik, sakit permanen atau mengundurkan diri?  Pjs atau Plt baru bisa dilakukan setelah rektor meninggal dunia, mengundurkan diri atau terkena kasus pidana. Nah ini tidak ada sama sekali,” urai dia.
Sampai hari ini, tegasnya, PPLP-PT PGRI  masih bermasalah.
“Christea ngaku sah, Soedja’i juga sah. Artiya masih bermasalah. Kalau masih bermasalah, bagaimana bisa melakukan pergantian rektor,” tutup Haidary.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) wilayah VII Jatim, Prof. Dr. Suko Wiyono S.H M.Hum mengatakan bahwa permasalahan internal yang sedang terjadi di Unikama, hendaknya segera diselesaikan secepat dengan duduk bersama. 
Hal senada juga diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA yang mengatakan bahwa konflik internal yang berlangsung di Unikama agar segera diselesaikan.
“Ditakutkan konflik internal yang terjadi akan mengganggu kegiatan belajar mengajar,” paparnya. (eri/mar/jon)

Berita Lainnya :

loading...