Buru Admin Grup Persatuan Gay

 
MALANG – Reskrim Polres Makota menindaklanjuti laporan dari Universitas Brawijaya tentang dugaan pencemaran nama baik oleh admin grup Persatuan Gay Universitas Brawijaya. Saat ini, tim buser sudah diturunkan untuk memburu identitas admin grup Facebook tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kasatreskrim Polres Makota, AKP Heru Dwi dikonfirmasi kemarin.
“Penyelidikan sudah dimulai, kita sedang memburu admin grup Facebook yang diduga mencatut nama UB tersebut,” kata Heru kepada Malang Post, dikonfirmasi di halaman Polres Makota. Sampai saat ini, identitas dari admin grup tersebut masih belum diketahui. Tim Cyber Crime dari Polres Makota terus melakukan perburuan identitas dibarengi penyelidikan tim Reskrim.
Menurut Heru, laporan terhadap dugaan pencemaran nama baik oleh admin grup tersebut bisa diterima karena melanggar pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Menurut Heru, laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilayangkan tim advokasi hukum UB diketuai Prija Djatmika, punya potensi hukuman 4 tahun.
“Sesuai dengan perubahan pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dilakukan pada tahun 2016 lalu, pelanggaran pasal 27 ayat tiga, bisa diganjar kurungan 4 tahun. Sedangkan, dendanya mencapai Rp 750 juta subsidair,” jelas Heru. 
Menurut perwira dengan tiga balok emas di pundak itu, unsur dugaan pelanggaran ITE terletak pada pencatutan nama UB.
Sehingga, laporan dari UB punya kekuatan jelas untuk menjerat admin grup tersebut. Apalagi, ada laporan tambahan dari Hafid Rachmawan (23), mahasiswa UB yang fotonya dicatut oleh admin grup tersebut. Dia tidak terima fotonya diambil admin grup tanpa seizinnya serta mencemarkan namanya.
Dengan dua laporan ini, Reskrim Makota semakin mantap melakukan penyelidikan kasus unik itu. “Laporan dari korban yang fotonya dicatut juga menguatkan,” tambah Heru. Penggunaan pasal 27 ayat tiga UU ITE baru kali pertama ditangani tahun 2017 ini oleh Polres Makota. Kasus ini mencuat sejak informasi grup facebook gay pelajar hingga mahasiswa Malang, mencuat di media.
Pihak advokasi UB yang jadi pelapor, menyebut isu Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) mendapat tanggapan negatif, terutama dari kalangan orangtua mahasiswa. Para akademisi ini didesak wali mahasiswa untuk membersihkan kampus dari penyimpangan gender. Apalagi, kata Prija Djatmika, tiga bulan lalu, sarasehan LGBT sempat akan digelar di FISIP UB, namun akhirnya dibatalkan karena tak diakui rektorat.(fin/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...