Sita Harta PNS Mokong, KSU Montana Mulai Lelang Aset

 
MALANG - Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana melakukan lelang empat aset miliknya. Ini dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran 25 persen tahap pertama kepada para kreditornya, sesuai dengan putusan pembatalan pailit yang disahkan hakim PN Niaga Surabaya, September 2017 lalu.
Kuasa hukum KSU Montana, Barlian Ganesi SH, MH menerangkan lelang dilakukan Kamis (8/3) pukul 11.00 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan S. Supriyadi Malang.  “Ada empat aset yang kita lelang, salah satunya ruko di Jalan Ciliwung,” terangnya.
Ia menjelaskan, ada tiga skema yang diterapkan, pascaputusan pailit dicabut karena adanya perdamaian dengan para kreditor koperasi. Skema yang dimaksud, Semester I (1 - 6 bulan) masuk dalam tahap penagihan dan pelelangan. 
Lalu Semester II (7 – 12 bulan) dilakukan tahap pembayaran 25 persen dari tagihan. Semester III (13 – 18 bulan), kembali melakukan penagihan dan pelelangan. Masuk Semester IV (19 – 24 bulan), membayar 50 persen dari tagihan. 
Selanjutnya, Semester V (25 – 30 bulan), KSU Montana melakukan penagihan dan pelelangan. Dan terakhir, Semester VI (31 – 36 bulan), kreditor menerima pembayaran terakhir atau 25 persen dari tagihan. 
Ia menegaskan, pembayaran pertama tagihan kepada kreditor atau Semester II sebesar Rp 7,7 miliaran, pembayaran kedua atau Semester IV, dilakukan hingga Rp 15,5 miliaran dan terakhir atau Semester VI, kembali dibayarkan Rp 7,7 miliaran.  
“Pengurus KSU Montana terus menyusun aset yang sudah bisa dilelang untuk pembayaran tersebut. Untuk sementara, kita lelang beberapa aset agar bisa menyelesaikan pembayaran pertama,” kata pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Malang ini.
Selanjutnya, kata Ganesi, KSU Montana akan terus menggencarkan tagihan kepada para debitor PNS Kota Malang yang masih belum menyelesaikan tanggungannya, meski sudah ada somasi secara terbuka yang dimuat di Malang Post.
Ia mengungkapkan, andai tidak ada itikad baik dari para PNS ini, pihaknya segera melayangkan gugatan perdata kepada para abdi negara tersebut.
“Masih kami beri waktu sampai akhir bulan Maret ini,” ungkapnya.
Menurutnya, KSU Montana masih mempertimbangkan mekanisme penyelesaian tunggakan bagi para PNS tersebut.
“Yang penting mereka ada itikad baik. Kalau sudah disomasi, tapi masih mokong, apa boleh buat, kami gugat,” papar dia.
Advokat yang bergabung di Ikadin Cabang Malang ini menegaskan, pihaknya sudah berancang-ancang menggugat perdata PNS yang memiliki utang besar.
“Sudah kami pilih untuk kami gugat terlebih dulu dan meminta sita jaminan di pengadilan,” tutupnya. (mar) 

Berita Lainnya :

loading...