Rektor Diminta Tinggalkan Ruangan


 
MALANG - Pelan tapi pasti, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) kubu Christea Frisdiantara membabat habis orang yang berseberangan dengan mereka.
Setelah memberhentikan Rektor Unikama, Dr. Pieter Sahertian, M.Si, mereka menyurati pria ini untuk meninggalkan ruang rektorat, paling lambat hari ini. Surat peringatan itu dikirim ke Pieter, Sabtu (17/2) lalu, dengan alasan akan ditempati Pjs. rektor yang diangkat kubunya.
Terang saja, tindakan Christea yang dianggap sewenang-wenang ini, membuat Pieter meradang. Ia merasa bila dirinya diangkat berdasarkan surat keputusan PPLP-PT PGRI Malang pimpinan Soedja’i, sesuai akta No 90, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di notaris Benediktus Bosu.
“Sampai sekarang, tidak ada produk pengadilan maupun produk administrasi yang membatalkan badan hukum PPLP-PT PGRI Malang pak Soedja’i, serta surat keputusan pengangkatan Pieter sebagai rektor,” ujar MS. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum Rektor Unikama.
Menurut dia, klaim Christea sebagai Ketua PPLP-PT PGRI berdasarkan akta No 1 tanggal 3 Januari 2018 dan dibuat di notaris Ario Hardickdo, secara hukum sama sekali tidak relevan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pieter sebagai Rektor Unilama yang sah.
“Christea tidak mempunyai dasar kewenangan apapun untuk meminta klien kami meninggalkan ruangan rektorat Unikama yang memang disediakan sebagai rektor dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengelolaan, pengembangan tri dharma perguruan tinggi,” urai dia.
Haidary meminta Christea untuk menahan diri dan mengikuti proses hukum gugatan SK Menkumham No AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 yang dilayangkan PPLP-PT PGRI pimpinan Soedja’i selesai di PTUN Jakarta.
“Kami kirim surat peringatan balik agar dia tahu risiko hukum jika tetap melanggar,” ungkapnya.
“Jangan melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas civitas akademika dan proses belajar mengajar peserta didik di lingkungan kampus sampai perkara tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetap,” tutup dia. (mar) 

Berita Lainnya :

loading...