Kejaksaan Siap Tuntut Dua Terdakwa Makar


 
MALANG – Kasus dugaan makar yang dilakukan oleh Sandy Irawan SH eks karyawan koperasi Indonesia Janti Sukun dan Harianto, warga Jalan Gunung Agung memasuki babak baru. Reskrim Polres Makota baru saja mengirimkan berkas kasus dugaan makar ini kepada Kejaksaan Negeri Malang, Jumat (23/2) siang.
PS Kanit Pidter Satreskrim Polres Makota, Aiptu Adji Lukmansyah SH memastikan berkas dugaan makar kedua tersangka sudah P-21. 
“Sudah memasuki tahap 2, dan P-21. Sekarang berkasnya sudah ada di Kejari Malang. Saya langsung berikan kepada Kasi Pidum,” ungkap Adji kepada Malang Post.
Sandy dan Harianto dijerat pasal 107 KUHP tentang makar dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Mereka berdua, merupakan karyawan dan anak buah dari Achmad Mujais pimpinan Koperasi Indonesia yang mengklaim sebagai Presiden RI serta tidak mengakui pemerintahan saat ini.
Kasi Pidum Kejari Malang, Ubaidillah membenarkan bahwa berkas sudah P-21.
“Berkasnya sudah P-21, baru saja kita kirimkan ke Rutan. Secara kelengkapan sudah cukup. Karena bukti juga cukup banyak,” ungkap Ubai kepada Malang Post dikonfirmasi terpisah sore kemarin di Kejari Malang.
Menurut pria berkumis ini, kedua tersangka saat ini sudah menjadi terdakwa dan harus siap-siap menghadapi persidangan dugaan makar. Menurut Ubai, kasus makar ini kali pertama ditanganinya di Kota Malang.
Dia menyebut kasus ini memenuhi unsur makar, terutama sejak hakim senior PN Malang Johanis Hehamony, menyatakan hal itu dalam putusan. Putusan bahwa kedua orang ini makar, dikeluarkan saat sidang perdata perebutan rumah mantan polisi Aiptu Suyanto di Jalan Danau Maninjau.
Saat bersidang perdata dan hakim Johanis menjadi pimpinan sidang, keduanya menekankan dalam petitum gugatannya bahwa putusan PN Malang mengeksekusi rumah Suyanto di Jalan Danau Maninjau tidak sah karena pemerintahan yang menjatuhkan putusan eksekusi juga tidak sah.
Saat itu, Suyanto dan Sandy menganggap Kementerian Hukum dan HAM yang membuat putusan eksekusi rumah Suyanto, tidak sah. Pemerintahan yang sah, menurut mereka, adalah negara yang dipimpin Achmad Mujais. Ubai menyebut, berkas perkara ini akan segera didaftarkan di PN Malang.
“Sesegera mungkin didaftarkan, dan langsung sidang,” tutup Ubai.
Dalam KUHP, pasal 107 memberi ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan, pasal 160 KUHP dengan hukuman bui 6 tahun.(fin/jon)

Berita Terkait

Berita Lainnya :