Perang PTUN, Gaji Aman


 
MALANG - Perang urat syaraf antara Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT PGRI) Unikama versi Soedja'i dan Christea Frisdiantara, terus berlanjut. Setelah kubu Christea mengungkap korupsi uang Rp 26 miliar, kini mereka menegaskan bila gugatan Soedja’i di PTUN, masih bermasalah.
Menurut Erpin Yuliono SH, MH, kuasa hukum Christea, hakim PTUN Jakarta, menolak permohonan penangguhan objek sengketa yang digugat oleh kubu Soedja’i. “Jika permohonan itu dikabulkan, maka SK Menkumham milik pak Christea bisa runtuh,” tuturnya.  
Namun karena permohonan penangguhan itu ditolak, lanjut dia, maka SK Menkumham yang sekarang masih menjadi objek perkara di PTUN, harus dianggap sah dan berlaku, meskipun sidang tetap berjalan.
“Menunggu sampai ada kekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Menurut dia, pihak Soedja'i mengajukan permohonan penundaan objek sengketa itu, dengan alasan telah terjadi gesekan keras, bentrok antara mahasiswa dan juga para karyawan di kampus yang ditakutkan akan semakin memanas.
“Namun karena itu kan tidak ada hubungannya dengan SK Menkumham, maka tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam putusan sela, permohonan mereka tidak dikabulkan karena memang belum memasuki pokok perkaranya,” bebernya.
Namun, hal ini dibantah keras oleh MS. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum Soedja’i. Ia menegaskan sudah mencek kabar itu ke Asrul, SH, kuasa hukum Soedja’i yang khusus memproses gugatan tersebut di PTUN Jakarta. 
“Saya sebenarnya tidak mau berkomentar lebih banyak terkait sidang PTUN. Namun, saya sudah cek ke Asrul, belum ada putusan sela yang dimaksud. Dalam hal apa? Pokok perkara saja belum. Menkumham juga belum menjawab sama sekali,” katanya.    
Menurutnya, kalau muncul informasi yang menyatakan ada putuan sela penolakan atas permohonan tindakan pendahuluan dalam sidang gugatan di PTUN itu, sama juga bohong besar. Ia menerangkan, dalam peradilan TUN, memang penggugat bisa mengajukan gugatan provisionil.
“Sebelum pokok perkara diperiksa, penggugat bisa mengajukan gugatan provisionil. Atau mengajukan permohonan kepada hakim sebelum pokok perkara diputus, untuk menjatuhkan putusan penundaan pemberlakukan objek sengketa, dalam hal ini SK Menkumhamnya Christea,” urainya. 
“Jadi kalau ada penolakan, itu penolakan yang mana. Menkumham saja belum menjawab. Perkara bahwa SK-nya Christea berlaku atau tidak, nyatanya masih menjadi objek sengketa. Saya tekankan tidak ada dualisme di PPLP-PT PGRI,” tegas dia.
Mantan Ketua DPC Ikadin Malang Raya ini mengungkapkan, yang tetap berhak adalah Soedja’i, sesuai dengan akta perubahan kedua No 90 tanggal 28 Januari 2013 yang sudah mendapat persetujuan dari Menkumham RI No AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.
“SK yang dipegang pak Soedja’i, masih belum ada pembatalan. Vonis hakim belum ada. Tidak ada keputusan pembatalan. Secara otomatis, SK itu masih berlaku. Christea belum sah melakukan tindakan apapun atas dasar SK Menkumham yang masih menjadi objek sengketa,” pungkasnya. 
Di lain pihak, Rektor Unikama, Dr. Pieter Sahertian mengaku bila pihaknya sudah menyelesaikan gaji untuk dosen dan karyawan.
“Sudah kami selesaikan masalah gaji. Perkara pak Soedja’i dapat uang darimana, saya tidak tahu. Saya juga menjamin, operasional kampus tetap berjalan,” kata dia. (mar/jon)  

Berita Lainnya :

loading...