Apeng Baca Pledoi, Komnas HAM Turun Tangan


 
MALANG - Terdakwa kasus dugaan penipuan penggelapan, Timotius Tonny Hendrawan alias Apeng, warga Puri Palma V, Pandanwangi Blimbing, membacakan pledoi di PN Malang. Senin (5/3) sore, Apeng didampingi kuasa hukumnya Sumardhan SH memaparkan pembelaannya.
Sekitar 40 lembar pledoi pembelaan dari Apeng dan Sumardhan, dibaca di hadapan majelis hakim yang diketuai Rightmen MS Situmorang SH, MH. Sumardhan, membaca sekitar 30 lembar pembelaan.  Sedangkan, Apeng menyampaikan pledoi yang merupakan tulisannya sendiri dalam belasan lembar tulisan. Dalam paparannya soal dakwaan jaksa, Apeng menyebut laporan tentang penggelapan di Polda Jatim, tidak sesuai dengan dakwaan jaksa.
“Dakwaan jaksa tidak sesuai dengan laporan LpB.363.VI/2009/Biro Operasi,” tuturnya.
“Laporannya penggelapan 4 sertifikat, dengan kerugian Rp 4,25 miliar, tersangka dua orang, yaitu saya dan Sunarto SH, dari sini jelas dakwaan jaksa tak sesuai laporan,” tandas Apeng.
Dia juga menyampaikan pembelaannya tentang berbagai macam kesalahan dalam BAP. Mulai dari umur para saksi yang tidak sesuai dengan kenyataan saat BAP dibuat, hingga pernyataan soal saksi yang tak pernah di-BAP oleh polisi pada 2016.
Apeng menyebut BAP dari polisi ke jaksa tidak benar. Mardhan mengatakan, semua keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, tidak mengetahui secara langsung tentang adanya akta jual beli. 
“Karena tidak tahu secara langsung. Ini disebut saksi yang mendengar dari orang,” ungkapnya. 
“Alat bukti yang dijadikan dasar JPU adalah akte PPJB notaris Muhammad Budiman, pada 2005. Padahal, akta ini tak pernah dilampirkan dalam BAP polisi, tak ada penetapan pengadilan,” sambung Mardhan.
Advokat ini menambahkan, Komnas HAM RI, telah mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Jatim, untuk meminta penjelasan dan klarifikasi soal kasus Apeng. Pasalnya, Komnas HAM menerima pengaduan dari Apeng tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses hukum kasus ini.
Surat yang dikeluarkan Komnas HAM atas aduan Mardhan, telah terbit pada 5 Februari 2018 lalu, dan sudah terkirim ke kantor Kejati Jawa Timur. Surat yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Amiruddin ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi Kejaksaan RI serta Irwasda Polda Jatim. (fin/mar)

Berita Lainnya :

loading...