Puluhan Warga Madyopura Mengugat Lagi

 
MALANG - Puluhan warga Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang terdampak pembangunan jalan tol Malang-Pandaan (Mapan) menggugat pemerintah. Mereka menolak uang konsinyasi yang dititipkan di PN Malang.
Sebelum sidang mereka sempat melakukan aksi demo di PN Kota Malang. Itu karena mereka tidak mau menerima harga konsinyasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.  “Warga menolak karena tak sesuai dengan harga tanah di sekitarnya,”  kata Sumardhan SH, kuasa hukum warga.
Dijelaskan dia, pemerintah menetapkan harga tanah sesuai zona. Zona satu (dekat jalan raya) dihargai Rp 3,9 juta. Zona dua Rp 1,7 juta dan zona tiga lebih rendah lagi. Warga minta hanya Rp 6 juta per meter persegi. 
Dia mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM dan Presiden Jokowi. Itu karena, lanjut Sumardhan, harga yang diminta warga sudah sangat kompromistis. Sebab, warga juga berkeinginan mendukung program pemerintah demi terealisasinya tol Mapan itu.
Namun, lanjut dia, pemerintah masih belum merespon keinginan warga. Sehingga warga melakukan gugatan. Menurutnya, gugatan itu sempat dilakukan lewat PN Jakarta Selatan. Namun, PN tidak mau menerima.
“Jadi bukan ditolak,” jelasnya.
Makanya, kata dia, kini warga Madyopuro menggugat lagi lewat PN Kota Malang. Alasannya, karena uang konsinyasi itu dititipkan lewat PN Kota Malang.
“Kami menggugat karena uang konsinyasi itu tak sesuai harapan warga. Jangan sampai setelah mereka terima uang konsinyasi, tak cukup untuk membeli rumah di dalam kota,” papar dia.
Karena itu dia berharap agar gugatan yang dilakukan warga dipenuhi dan dikabulkan oleh hakim tunggal PN Kota Malang, Wedhayati SH MH. Sesuai jadwal ada 9 berkas dari puluhan berkas yang disidangkan.
Sedangkan sisanya akan diproses pada sidang berikutnya. Sehingga tanggal 14 Maret 2018 seluruh berkas terkait sidang penyerahan uang konsinyasi itu tuntas semua. Dalam persidangan hakim Wedhayati menghadadirkan empat perwakilan dari Pemkot Malang. (mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :